KUTAI TIMUR – Total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Martadinata tahun 2025 hanya mencapai Rp5,9 miliar setelah mengalami penurunan dari penetapan awal.
Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, mengatakan bahwa anggaran DD murni untuk tahun 2025 tidak sampai Rp1 miliar. “DD-nya Rp900 juta, tidak sampai 1 miliar. Ini sudah dari pusat mulai tahun kemarin,” ujarnya.
Untuk ADD, berdasarkan penetapan di tahun 2024 yang menjadi dasar perhitungan 2025, angka awalnya mencapai Rp7 miliar. “Tahun 2024 jadi dasar penetapan di 2025, kita tetap menggunakan dasar penetapan APBDes di 2024 angkanya 7,” jelasnya saat ditemui awak media di Kantor Desa Martadinata, Kamis (20/11/2025) sore.
Namun dalam perjalanannya, anggaran ADD mengalami penurunan drastis. “Dari 7 turun jadi 4, kemudian masuk lagi ada SK Bupati yang perubahan ini masuk jadi 5. Itu yang kita tetapkan di perubahan jadinya 5,” ungkap Sutrisno.
Dengan demikian, total anggaran ADD dan DD untuk Desa Martadinata tahun 2025 hanya berkisar Rp5,9 miliar. “Kalau ditotal ADD dengan DD itu tidak sampai, hanya 5 sampai 6 miliar,” katanya.
Keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Sutrisno mengatakan bahwa pihaknya harus cermat dalam menetapkan prioritas pembangunan mengingat banyaknya usulan dari masyarakat.
“Dengan anggaran yang ada di desa sekian, kami tanyakan ke masyarakat mana usulan yang kita anggap prioritas dari prioritas,” jelasnya mengenai mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah desa menerapkan sistem penggalian aspirasi bertingkat, mulai dari RT, Musyawarah Dusun (Musdus), hingga Musdes. “Setiap RT kita libatkan masyarakat sehingga muncul usulan dari tingkat RT. Kemudian naik ke Musdus, baru ke Musdes,” katanya.
Dari puluhan usulan yang masuk, pemerintah desa bersama masyarakat menyaring kembali untuk menentukan prioritas utama. “Dari 20 usulan RT ini kita gali lagi, mana yang paling urgen. Contohnya jalan pemakaman yang berdampak langsung secara umum ke masyarakat, bukan lagi di tingkat RT saja,” jelasnya.
Sutrisno juga memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus RT sebesar Rp250 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur. “Yang penting posisinya RT yang bersangkutan, bisa digabung antara RT untuk membangun jalan umum dulu baru masuk ke gang,” tambahnya.
Meskipun anggaran terbatas, Sutrisno optimis pembangunan tetap berjalan dengan pola kolaborasi dan kesepakatan antar-RT. “Alhamdulillah memang kelihatan pembangunannya dengan sistem bergotong-royong antar RT,” pungkasnya. (Adv-Kominfo/Q)
