KUTAI TIMUR – Kepala Desa Kandolo, Alimuddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tidak terealisasinya usulan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang telah diajukan desa kepada pemerintah kabupaten. Dari sekian banyak usulan prioritas yang diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak ada satupun yang terealisasi hingga saat ini.
“Usulan dari kami itu ke Musrembang sampai levelnya kecamatan dan kabupaten itu tidak satu pun hari ini yang terealisasi,” ungkap Alimuddin saat ditemui di kantornya, Kamis (20/11/2025).
Salah satu usulan prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah semenisasi Jalan Pendidikan sepanjang 3 kilometer dengan anggaran mencapai Rp7 miliar. Jalan ini merupakan jalan poros desa dan satu-satunya akses utama menuju kawasan pendidikan dan pemukiman warga.
“Contohnya semenisasi Jalan Pendidikan. Ini kan jalan poros desa nih. Satu-satunya jalan utamanya desa selain jalan poros nasional di depan. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan dari depan sampai ke dalam,” jelasnya.
Alimuddin menambahkan, Jalan Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai akses pendidikan karena terdapat sekolah di kawasan tersebut, tetapi juga sebagai jalan tani dan akses menuju kebun-kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan.
“Yang paling penting itu manusianya sesungguhnya, karena ini akses Jalan Pendidikan memang pusatnya pendidikan di dalam, ada sekolah di situ,” tambahnya.
Kades Kandolo mengaku setiap tahun diminta untuk mengusulkan prioritas pembangunan sebanyak 15 hingga 20 item melalui mekanisme Musrembang. Namun, usulan tersebut tak kunjung direalisasikan meskipun sudah masuk dalam daftar prioritas dan bahkan sudah keluar list dari dinas terkait.
“Meskipun setiap tahun juga kami diminta untuk mengusulkan prioritas 15 sampai 20 item itu, tapi sampai hari ini tidak terealisasi,” keluhnya.
Untuk Jalan Pendidikan sendiri, Alimuddin menyebutkan bahwa usulan tersebut sudah masuk dalam list Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena skalanya yang cukup besar. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut pelaksanaan.
“Harapannya tahun ini bisa di-cover karena list-nya sudah keluar. Tapi enggak dilaksanakan sampai sekarang,” ujarnya berharap.
Selain Jalan Pendidikan, usulan lain yang juga tidak terealisasi adalah jalan wisata yang memerlukan semenisasi, serta saluran dan pintu irigasi untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi program wajib pemerintah.
“Saluran irigasi, pintu irigasi yang kita diwajibkan mendukung ketahanan pangan tapi infrastruktur tidak didukung,” tegasnya.
Alimuddin menilai ada yang tidak tepat dalam mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, di mana usulan dari tingkat desa yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan, sementara program lain yang bukan usulan desa malah berjalan. (Adv-Kominfo/Q)
