KUTAI TIMUR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Timur tengah menyusun master plan infrastruktur digital untuk memastikan semua program internet ke depan tertata dengan baik dan sejalan dengan program Merdeka Sinyal dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kominfo Kutai Timur, Ronny Bonar yang didampingi Hasanuddin, Fungsional Bidang TIK, menjelaskan master plan ini bertujuan mengubah indikator kinerja dari jumlah titik layanan menjadi cakupan wilayah, sesuai dengan patokan dari kementerian.
“Master plan ini penting agar semua anggaran ke depan sudah tertata. Siapapun nanti kepala dinas Kominfo sudah tidak repot lagi, karena dasarnya sudah jelas,” ujar Ronny Bonar, Selasa (18/11/2025).
Dalam master plan tersebut akan dipetakan infrastruktur yang sudah ada saat ini dan berapa infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Selisih kebutuhan tersebut akan dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Misalnya yang ada 10 unit, butuhnya 25 unit, berarti kurang 15 unit. Ini nanti kita bagi bertahap sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Ronny berharap master plan ini bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda) sehingga menjadi anggaran baku dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Kominfo. Dengan demikian, pelaksanaan program tinggal menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran tiap tahunnya.
Terkait program Merdeka Sinyal dari pemerintah pusat, ia menyampaikan jika dilihat dari capaian titik layanan, program di Kutai Timur sudah sempurna. Namun jika dilihat dari cakupan wilayah, masih belum optimal.
“Makanya saya mau merubah renja-renstra kita bukan lagi titik tapi cakupan, karena kementerian patokannya cakupan. Kita harus menyesuaikan,” tegasnya.
Untuk memperluas cakupan, Kominfo tidak hanya fokus pada internet desa, tetapi juga menargetkan perpustakaan, puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan. Dengan strategi ini, secara tidak langsung akan membantu memecah blank spot yang ada di desa.
“Kalau kantor desa, sekolah, puskesmas, perpustakaan bisa terkoneksi internet, otomatis ada radius yang bisa digunakan masyarakat. Jadi titik-titik internet menyebar di organisasi publik,” paparnya.
Master plan juga akan mengatur kerja sama dengan provider dan stakeholder seperti desa, kecamatan, dan sekolah. Koordinasi dengan provider A, B, C, D, E yang ada di Kutai Timur akan dilakukan untuk memetakan area yang belum terjangkau jaringan mereka.
Ronny Bonar mengakui tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Namun ia optimis dengan master plan yang terstruktur, program infrastruktur digital di Kutai Timur bisa berjalan lebih sistematis dan terukur untuk melayani masyarakat secara maksimal. (Adv-Kominfo/Q)
