BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang menyoroti ketimpangan kontribusi antara rumah tinggal dan proyek industri dalam penerimaan daerah dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di tengah minimnya PBG dari masyarakat umum, sektor industri dinilai menjadi tumpuan utama peningkatan pendapatan.
Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, mengatakan bahwa penerimaan PBG dari rumah tinggal selama ini tergolong rendah karena berbagai kendala teknis dan biaya. Salah satu syarat utama pengajuan PBG adalah gambar teknis bangunan yang harus dibuat oleh arsitek bersertifikat Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
“Masalahnya, arsitek bersertifikat di Bontang hanya ada tiga orang, dan biayanya cukup tinggi. Untuk rumah sederhana saja, warga harus keluarkan minimal Rp10 juta untuk jasa gambar,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jum’at (13/6/2025).
Hal tersebut membuat banyak warga urung mengurus PBG, dan lebih memilih mengalokasikan anggaran mereka untuk membeli material bangunan. Akibatnya, potensi pendapatan dari rumah tinggal sangat terbatas.
Pada 2024, Bapenda Bontang sempat menargetkan penerimaan PBG sebesar Rp1,5 miliar, namun realisasinya jauh dari harapan. Target itu kemudian direvisi menjadi Rp600 juta untuk tahun 2025. Meski masih terbilang tinggi, DPMPTSP optimistis target bisa tercapai berkat kontribusi dari sektor industri.
Salah satu proyek besar yang jadi andalan adalah pembangunan pabrik soda ash di kawasan industri KNE. Jika seluruh proses izin, termasuk PBG, rampung tahun ini, potensi retribusi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.
“PBG rumah tinggal sulit diharapkan jadi sumber utama pendapatan. Tapi proyek seperti pabrik soda ash bisa langsung menutupi bahkan melampaui target tahunan,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong percepatan realisasi investasi industri di Bontang sebagai strategi meningkatkan pendapatan dari sektor perizinan. Selain memberi dampak langsung ke PAD, proyek besar juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara luas.
“Kalau ingin PAD dari perizinan bangunan naik, solusinya adalah memperbanyak masuknya investasi besar. Itu yang kami genjot,” tandasnya. (Adv/NU)
