KUTAI TIMUR – Dalam menanggapi pandangan kritis Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Langkah ini menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berisiko.
“Kami sepakat bahwa ketergantungan terhadap dana pusat harus diminimalkan. Oleh karena itu diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas ke depan,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab), Sudirman Latif, yang mewakili Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam rapat paripurna ke-21 pada Senin (25 November 2024) di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur.
Tak hanya soal pendapatan, Pemkab Kutim juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja. Pengelolaan belanja pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan publik, sementara belanja modal akan difokuskan pada program-program strategis.
“Pada sisi belanja tidak terduga dan belanja transfer, pemerintah daerah akan menjalankan prinsip fleksibilitas, tepat sasaran, dan transparan,” tambahnya
Isu pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi sorotan utama dalam rencana pembiayaan. Pemkab Kutim berencana menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mendorong BUMD lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Pada sisi pembiayaan pemerintah akan melakukan pembenahan dengan selalu menjaga good corporate governance BUMD, supaya tercipta iklim perusahaan daerah yang transparan, rasional, dan profitable,” tegas Sudirman.
Melalui APBD 2025, Pemkab Kutim berkomitmen untuk tidak hanya mengelola keuangan daerah dengan lebih transparan, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pelosok desa, merasakan manfaat nyata pembangunan.
“Pemerintah daerah setuju bahwa anggaran ini adalah hak rakyat Kutai Timur. Pemerintah Daerah berupaya dalam optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal agar seluruh masyarakat Kutai Timur sampai ke pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkasnya. (RH/Adv-DPRD)
