KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menyambut baik rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meluncurkan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang direncanakan mulai Januari 2025. Ia menilai, program ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga bagi perekonomian lokal jika dikelola dengan baik.
“Tentunya pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan kementerian dan badan terkait, agar teknis pelaksanaan program ini bisa berjalan lancar di daerah,” ujar Novel dalam wawancaranya di depan ruang hearing pada Jumat (22 November 2024).
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memaksimalkan potensi pelaku UMKM lokal dalam menyediakan makanan bergizi untuk mendukung program ini. Menurutnya, pelibatan UMKM lokal dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sekaligus memanfaatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari warga setempat.
“Misalnya, hasil panen tomat atau sayuran dari kelompok tani yang sering kali mengalami penurunan harga dapat dimanfaatkan dalam program ini. Hal ini juga akan memotivasi masyarakat untuk terus berproduksi,” tambah Novel.
Ia yang juga merupakan Ketua Fraksi gabungan Persatuan Indonesia Raya (PIR) menekankan pentingnya memastikan standar kualitas makanan yang disajikan. Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan seperti pelatihan memasak untuk warga yang belum memiliki keterampilan, serta kredit lunak bagi pelaku UMKM yang kekurangan modal.
“Dengan adanya kredit lunak, mereka bisa memulai usaha catering untuk program ini. Jika program berjalan sukses, mereka tidak hanya membantu menyediakan makanan tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi,” paparnya.
Novel juga mengusulkan adanya pelibatan dokter gizi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, tentang standar nutrisi yang harus dipenuhi.
“Setiap wilayah punya potensi berbeda, jadi pendekatannya harus lokal. Pemerintah daerah harus memastikan program ini memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” jelasnya. (RH/Adv-DPRD)
