KUTAI TIMUR – Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyampaikan sejumlah catatan penting terkait rincian anggaran yang telah dirancang. Fraksi Nasdem menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut dilontarkan pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang diselenggarakan di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, pada Jumat (22 November 2024).
“Penyampaian dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah salah satu rangkaian atau tahapan dalam penetapan APBD, maka sudah seharusnya RAPBD Kabupaten Kutai Timur anggaran 2025 disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ucap Ketua Fraksi Nasdem, Kajan Lahang.
Berdasarkan rancangan APBD 2025, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp11,151 triliun. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, total belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mencapai Rp11,136 triliun.
Selain itu, dalam pembiayaan daerah, tidak ada penerimaan pembiayaan yang direncanakan, namun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya keselarasan anggaran ini dengan visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur, yakni mewujudkan daerah sebagai “Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”.
Fraksi Nasdem berharap agar APBD 2025 dapat mendukung prioritas pembangunan yang mencakup berbagai aspek, termasuk kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami berharap rancangan APBD ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pada tahun mendatang, khususnya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar juru bicara Fraksi Nasdem tersebut. (RH/Adv-DPRD)
