KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menyampaikan perhatian khusus terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masalah infrastruktur di wilayah pedesaan. Dalam reses yang dilakukannya mulai 14-16 November 2024, ia menemukan banyak ibu-ibu pelaku UMKM mengajukan usulan pinjaman modal guna meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Sebagian besar pelaku UMKM yang kami temui adalah ibu-ibu. Mereka membutuhkan pinjaman modal, baik untuk memperbaiki alat produksi yang sudah tidak memadai maupun untuk pengembangan usaha, seperti pengolahan produk lokal,” ujar Syaiful setelah ditemui awak media di ruang kerjanya, pada Rabu (20 November 2024).

Menurutnya, produk UMKM yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari sirup jahe, keripik, hingga pengolahan batik. Namun ia menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di daerah pinggiran.

“Tingkat SDM di daerah pinggiran memang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas, tetapi sarana pendukung seperti transportasi dan akses komunikasi masih menjadi tantangan, terutama di daerah seperti Sandaran dan Busang,” tambahnya.

Selain UMKM, lelaki kelahiran 31 Juli 1964 tersebut juga menyoroti persoalan listrik yang belum sepenuhnya menjangkau daerah pedesaan. Ia menyebutkan bahwa beberapa desa di Kecamatan Teluk Pandan masih memiliki pemukiman yang belum teraliri listrik.

“Contohnya di salah satu dusun di Teluk Pandan, ada rumah-rumah yang berada di gang-gang atau radius lebih dari 1 kilometer dari jalan utama. Mereka belum bisa dijangkau karena tiang listrik belum bisa dipasang akibat akses jalan yang tidak memadai,” jelasnya.

Saat ini, masyarakat di wilayah tersebut masih mengandalkan genset untuk kebutuhan listrik yang kapasitasnya sangat terbatas. Syaiful berharap pemerintah dapat mempercepat program penyambungan jaringan listrik ke desa-desa dan dusun-dusun setelah 18 kecamatan selesai teraliri listrik.

“Pemerintah sudah menyisir jaringan di tingkat kecamatan, dan selanjutnya kita dorong agar desa-desa bahkan dusun-dusun yang lebih terpencil segera mendapatkan aliran listrik,” pungkasnya. (RH/Adv-DPRD)

Loading