KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menyoroti kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, perkembangan jumlah sekolah dan permintaan pembangunan ruang kelas baru tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
“Penambahan sarana sekolah seperti gedung tentu membutuhkan tenaga pengajar baru. Namun, aturan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer menjadi kendala besar,” ujar Syaiful saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, pada Rabu (20 November 2024) Pukul 13.14 WITA.
Ia mencontohkan wilayah Dusun Kudung di Kecamatan Bengalon yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) 2 , di mana akses ke sekolah terdekat memerlukan perjalanan hingga 5 kilometer. Beberapa sekolah seperti yang berada di PT Anugerah Energitama juga sudah kelebihan kapasitas, sementara di desa persiapan Tepian Budaya, warga mengusulkan pembangunan gedung baru.
Syaiful juga menekankan pentingnya fasilitas pendidikan seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan perpustakaan. Ia mengakui bahwa sekolah-sekolah di pinggiran masih minim fasilitas ini.
“Menurut aturan, setiap sekolah harus memenuhi standar tertentu, termasuk tenaga pendidik minimal S1, ruang belajar yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas politisi Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS).
Selain tenaga pendidik dan fasilitas, ia juga menyoroti perlunya pengadaan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Syaiful menyebut bahwa beberapa perusahaan swasta seperti PT Anugerah Energitama dan PT Bima Palma Nugraha telah menyediakan bus sekolah bagi anak karyawan mereka. Ia mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan serupa bagi sekolah negeri yang sulit dijangkau.
“Nanti akan kita dorong juga pemerintah untuk memfasilitasi itu kenapa tidak ya kan?,” pungkasnya. (RH/Adv-DPRD)
