KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyambut positif rencana Dinas Ketahanan Pangan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengembangan kawasan terpadu, namun meminta dilakukan kajian mendalam terkait dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.
“Konsep ekonomi sirkular ini sangat menjanjikan untuk optimalisasi sumber daya dan pengurangan limbah. Namun, kita perlu memastikan ada kajian komprehensif tentang dampaknya, termasuk analisis kelayakan lingkungan dan sosial ekonomi,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali.
Anggota DPRD ini menilai target pengurangan biaya produksi 30 persen dan peningkatan pendapatan petani 25 persen perlu didukung dengan roadmap yang jelas. “Target ini cukup ambisius. Kami meminta Dinas Ketahanan Pangan menyusun tahapan pencapaian yang terukur dan realistis,” tegasnya.
Dewan ini juga mendorong pembentukan tim pengawas independen untuk memantau implementasi program. “Mengingat ini akan menjadi program percontohan nasional, kita perlu memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan,” tambahnya.
Terkait pemberdayaan masyarakat, DPRD meminta agar program pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang manajemen usaha dan pemasaran. “Masyarakat perlu dibekali kemampuan komprehensif agar bisa mengoptimalkan manfaat program ini,” jelasnya.
“Kami siap mengawal program ini melalui instrumen legislasi dan penganggaran, namun tentunya dengan syarat adanya perencanaan matang dan sistem monitoring yang jelas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ery Mulyadi, memaparkan rencana penerapan konsep ekonomi sirkular di kawasan terpadu ketahanan pangan yang akan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan dalam satu sistem yang saling terhubung. Program ini ditargetkan menjadi model percontohan pengembangan kawasan terpadu berbasis ekonomi sirkular di Indonesia. (Q/Adv-DPRD)
