KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk menyusun strategi yang lebih konkret dan terukur dalam mencapai target peningkatan indeks ketahanan pangan tahun 2025. Dewan menilai roadmap yang ada masih belum detail dalam menjabarkan langkah-langkah penanganan daerah rawan pangan.
“Target peningkatan indeks ketahanan pangan 2025 harus dijabarkan dalam program-program yang lebih terukur. Kami minta Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan data detail daerah rawan pangan beserta strategi penanganan untuk masing-masing wilayah,” ungkap anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante.
Anggota DPRD ini mendorong penyusunan Peta Jalan Ketahanan Pangan 2025 yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Perlu ada sinergi antar SKPD terkait, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Dinas Sosial untuk menangani masalah ketahanan pangan secara holistik,” tambahnya.
Dewan dari Partai Gerindra ini juga meminta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mengawal pencapaian target ini. Setiap triwulan harus ada laporan progress yang detail ke DPRD,” jelasnya.
“Anggaran untuk program ketahanan pangan harus benar-benar fokus pada pengentasan daerah rawan pangan. Kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program di lapangan, termasuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
“DPRD siap mendukung melalui penguatan regulasi dan anggaran, namun dengan catatan harus ada parameter keberhasilan yang jelas untuk setiap program. Tidak boleh ada program yang overlap atau tidak efektif. DPRD Kutai Timur berkomitmen mengawal pencapaian target indeks ketahanan pangan 2025 melalui pengawasan intensif dan penguatan koordinasi lintas sektor,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
