KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan Program Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), namun meminta penguatan anggaran untuk pemberdayaan UMKM sektor pangan. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di tengah tantangan krisis pangan global.
“Kami melihat program B2SA dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan sudah tepat sasaran. Namun, perlu ada penguatan anggaran khususnya untuk pelatihan dan bantuan peralatan bagi UMKM, mengingat potensi pengolahan pangan lokal di Kutai Timur sangat besar,” ungkap anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali.
Dewan ini mendorong agar program bantuan peralatan seperti mesin pengolahan tepung pisang dan kakao bisa diperluas cakupannya. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program tersebut memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan mengawal program ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Target diversifikasi pangan harus didukung dengan pendampingan teknis yang memadai. Ke depan, kami mendorong adanya peraturan daerah khusus tentang ketahanan pangan untuk memperkuat landasan hukum program-program serupa,” tambahnya.
DPRD juga meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk menyusun roadmap pengembangan UMKM pangan berbasis potensi lokal. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan daya saing produk UMKM Kutai Timur.
“Kita perlu memastikan program ini tidak hanya berhenti di 2024. Harus ada keberlanjutan dan peningkatan, termasuk membangun sistem distribusi yang mempermudah akses pasar bagi produk UMKM kita,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
