KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur mendesak Dinas Ketahanan Pangan untuk memperluas program bantuan peralatan pengolahan pangan kepada lebih banyak pelaku usaha. Program diversifikasi pangan melalui bantuan mesin pengolahan tepung pisang dan kakao dinilai strategis namun masih terbatas cakupannya.
“Program bantuan peralatan produksi ini sangat tepat, tapi perlu diperluas. Dari hasil pengawasan kami, masih banyak pelaku usaha pangan lokal yang membutuhkan dukungan serupa. Kami mendorong penambahan anggaran untuk program ini di tahun mendatang,” ujar anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante.
Dewan yang telah beberapa periode mengawal aspirasi masyarakat di Dapil I ini mengapresiasi adanya pendampingan teknis yang diberikan kepada penerima bantuan, namun meminta agar aspek pemasaran lebih diperhatikan. DPRD mendorong pembentukan kemitraan dengan pasar modern dan BUMD untuk memperluas akses pasar produk pangan lokal.
“Pendampingan tidak boleh berhenti pada aspek produksi saja. Kami minta Dinas Ketahanan Pangan membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk memfasilitasi sertifikasi produk dan standarisasi kemasan,” tambahnya.
Terkait target pencapaian program 90% yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, DPRD meminta agar evaluasi kinerja tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kami akan mengawal program ini melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
