KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan kawasan eduagrowisata seluas 4,7 hektar yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan. Dewan menilai proyek ini memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan sektor pendidikan, pertanian, dan pariwisata, namun membutuhkan penguatan koordinasi lintas instansi.
“Pembangunan kawasan eduagrowisata ini merupakan terobosan yang sangat strategis. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada sinergi antar instansi terkait,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, dalam rapat koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan.
Dewan mendorong pembentukan tim koordinasi khusus yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan STIPER. “Perlu ada kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi untuk memastikan pengelolaan kawasan ini berjalan optimal,” tegas anggota dewan tersebut.
Muhammad Ali juga menyoroti pentingnya melibatkan sektor swasta dan kelompok tani dalam pengembangan kawasan. “Kita perlu mendorong partisipasi investor dan petani lokal untuk memastikan keberlanjutan program ini. Konsep ekonomi sirkular yang diusung harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutim, Ery Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun roadmap pengembangan kawasan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
DPRD berkomitmen mengawal alokasi anggaran dan implementasi program melalui pengawasan berkala, serta mendorong pembuatan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan eduagrowisata sebagai model percontohan pertanian modern di Kalimantan Timur. (Q/Adv-DPRD)
