KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi B, menerangkan adanya penurunan kasus stunting di wilayah tersebut. Menurutnya, dari data yang dihimpun Forum Percepatan Penurunan Stunting (FPP) dan Gerakan Bersama Masyarakat (GBM), angka stunting turun sekitar 50 lebih kasus dari 1801.
“Angka ini memang belum signifikan, namun tetap menunjukkan perbaikan,” ujarnya usai dikonfirmasi setelah kegiatan Workshop SPIP Terintegrasi Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko, pada Senin (4 November 2024) Pukul 10.26 WITA di Aula DPPKB Kutai Timur.
Junaidi menambahkan, upaya untuk menurunkan angka stunting di Kutai Timur terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menjelaskan bahwa pendekatan jemput bola akan dilakukan langsung ke lapangan untuk menyasar ibu hamil dan ibu menyusui, dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bergizi.
Untuk mendukung program tersebut, Junaidi mengungkapkan bahwa DPPKB Kutai Timur telah mengajukan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk tahun 2025, khusus untuk keluarga yang berisiko stunting. “Anggaran ini belum final, namun harapan kami bisa disetujui agar dapat langsung menyasar masyarakat yang berisiko,” jelasnya.
Dinas PPKB Kutai Timur juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan sosialisasi kepada calon pengantin mengenai risiko stunting. Upaya lainnya termasuk pelatihan bagi kader dan penyuluh di desa, serta pengadaan kendaraan dan peralatan pendukung agar proses pendataan dan pemantauan berjalan efektif.
“Untuk 2025, kami ingin lebih banyak turun ke lapangan. Kendaraan dan fasilitas sudah kami siapkan agar para penyuluh dan kabid dapat lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat,” tutup Junaidi. (RH/Adv-Kominfo)
