KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Sayid Anjas, menyatakan pihaknya terus mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di sisa tahun 2024. Hingga saat ini, penyerapan anggaran di Kutai Timur dikatakan masih di bawah 30 persen, sementara tahun anggaran akan segera berakhir.
“Waktunya sudah memasuki November, hanya tersisa satu bulan lagi untuk mencapai target anggaran. Kami masih optimis bisa maksimal, meskipun kondisi ini berpotensi tidak sepenuhnya tercapai,” ujar Sayid Anjas di ruang kerjanya, Senin (4 November 2024).
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah terus berupaya memaksimalkan serapan anggaran di tengah berbagai kendala, termasuk musim hujan yang turut memperlambat proyek fisik. Salah satu contoh kendala konkret yang disebutkan Anjas adalah pengerjaan proyek semenisasi yang berkurang dari target, misalnya 100 meter menjadi hanya 50 meter.
DPRD juga berencana mengintensifkan pengawasan terhadap dinas-dinas yang terlibat, khususnya terkait proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Komisi C DPRD Kutai Timur, lanjut Sayid Anjas, tengah menyusun jadwal inspeksi mendadak (sidak) untuk mengawasi proyek-proyek prioritas.
Di sisi lain, pria kelahiran 23 Maret 1981 tersebut menyoroti masih minimnya jumlah tenaga kerja di beberapa dinas. Menurutnya, kekurangan tenaga teknis ini menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami serahkan kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk mengatur formasi dan regulasi tenaga kerja yang sesuai. DPRD siap menambah anggaran jika diperlukan untuk mendukung kinerja pemerintah dalam hal ini,” ucap politisi partai Golkar tersebut.
Terkait dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai prosedur, Sayid Anjas menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut. “Jika ditemukan pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan sisa waktu yang ada, DPRD berharap seluruh dinas dapat mencapai serapan anggaran minimal 80 persen demi tercapainya target pembangunan di Kutai Timur. (RH/Adv-DPRD)
