KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berfokus pada penurunan prevalensi stunting dan manajemen risiko.
Acara ini berlangsung selama dua hari, dari 4 hingga 5 November 2024, di Ruang Rapat DPPKB Kutai Timur, dengan peserta berjumlah 54 orang yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pelaksana DPPKB, perwakilan perangkat daerah, dan kader dari Kecamatan Rantau Pulung.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Agus Hari Kesuma, Pjs. Bupati Kutai Timur, yang diwakili oleh Kepala DPPKB, Achmad Junaidi B. Achmad Junaidi, menyampaikan bahwa penurunan angka stunting menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya peran DPPKB dalam memastikan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi kepada setiap keluarga di Kutai Timur.
“Stunting memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kami harap melalui Bimtek ini, semua peserta dapat memahami implementasi SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko secara efektif untuk keberhasilan program penurunan stunting,” ujar Junaidi.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, Auditor Muda, Dian Prayunita, juga menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat penerapan SPIP di lingkungan DPPKB, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperjelas pentingnya pelaporan SPIP Terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
“Tak hanya itu, dalam pertemuan ini juga menjelaskan pentingnya pelaporan SPIP Terintegrasi, yang berkaitan erat dengan pengukuran hasil program dan kegiatan pemerintah serta menyusun kertas kerja dan manajemen risiko yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah,” terangnya.
Lebih lanjut, Dian Prayunita menjabarkan materi yang akan ada di dalam kegiatan tersebut, antara lain yakni, overview SPIP terintegrasi, desain pengendalian sektor penurunan prevalensi stunting, dan gambaran umum manajemen risiko.
Diharapkan, melalui penerapan SPIP yang lebih kuat, penanganan stunting di Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara narasumber dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Kalimantan Timur, Adisti Dwi Septiarini, mengapresiasi langkah DPPKB Kutai Timur atas komitmen terkait pengimplementasian SPIP sekaligus guna pembenahan di tahun 2025 dan seterusnya berkaitan dengan efektivitas perencanaan kerja dan penganggaran.
“Ketika SPIP ini diterapkan, Insyaallah untuk pencapaian tujuannya akan lebih optimal seperti itu, selama perencanaannya disiapkan dengan baik,” ucap Adisti dalam wawancara terpisahnya.
Ia menambahkan bahwa dengan penambahan materi khusus yang dia bawakan terkait overview SPIP dan juga tentang tema stunting dalam artian guna penanganan stunting di Kutai Timur dapat mencapai target yang ditujukan.
“Karena stunting ini kan lintas sektor ya tidak bisa di DPPKB saja. Kalau kami melihat dari progres sampai dengan saat ini, dari manajemen risikonya yang perlu diperbaiki lagi. Jadi mungkin kami konsen ke manajemen riskonya di hari kedua,” pungkasnya. (RH/Adv-Kominfo)
