KUTAI TIMUR – Dalam rangka mendukung program Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan memperbanyak kader Posyandu di setiap RT.
Pasalnya, saat era maju seperti ini, Posyandu di setiap RT tidak lagi dipisah misalnya Posyandu lansia sendiri, Posyandu balita sendiri, dan lainnya. Akan tetapi Posyandu menangani semuanya dari mulai ibu hamil hingga lansia.
Hal itu ada korelasi tersendiri dengan program PWS yang digaungkan oleh Kemenkes RI.
“Jadi ada program PWS, yakni kami melakukan pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana di tingkat paling bawah atau Posyandu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Bahrani Hasanal
Akan tetapi, dari 141 desa maupun kelurahan yang ada di Kutai Timur, jumlah Posyandu yang aktif hanya 300an unit saja, padahal kebutuhannya minimal setiap RT ada 1 unit Posyandu.
Tak hanya itu, upah bagi kader Posyandu di Kutai Timur masih sangat minim dan tidak merata alias berbeda-beda, bahkan ada yang hanya diupah Rp 200 ribu saja.
Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur saat ini tengah membentuk Posyandu di setiap RT dengan kader minimal 2 orang dan ada tenaga kesehatannya.
“Minimal mereka para kader upahnya Rp500 ribu lah, nanti diseragamkan. Selain itu minimal kita buat yang tenaga kesehatannya berupah UMK, jadi kita juga membuka peluang tenaga kerja juga,” terangnya.
Ia berharap dengan adanya kesejahteraan yang ditetapkan itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur dapat berpartisipasi membuka peluang lapangan pekerjaan untuk menjemput bonus demografi di tahun 2045 mendatang.
“Jangan sampai kita justru mendapat bencana demografi karena tidak ada lapangan pekerjaan, padahal informasinya bonus demografi itu yang usia produktif berjumlah 2 kali lipat,” pungkasnya. (RI/Adv-Kominfo)
