KUTAI TIMUR – Komisi C DPRD Kutai Timur meminta Dinas Pariwisata untuk menyusun indikator keberhasilan yang lebih terukur dalam tiga program prioritas pariwisata 2025 yang menelan anggaran Rp15 miliar. Hal ini disampaikan menanggapi rencana program peningkatan SDM, penguatan pemasaran, dan penyelenggaraan festival.
“Anggaran Rp15 miliar cukup besar, DPRD perlu memastikan ada output dan outcome yang jelas. Khusus untuk pelatihan 500 pelaku wisata dengan anggaran Rp3 miliar, harus ada kriteria peserta dan metode evaluasi yang terukur,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, dr Novel Tyty Paembonan.
Dewan juga menyoroti target peningkatan exposure media sosial sebesar 200 persen. “Target ini perlu dijabarkan lebih detail. Apakah berdasarkan impressions, engagement, atau konversi menjadi kunjungan riil. Kami juga minta ada pemberdayaan content creator lokal, jangan hanya mengandalkan influencer dari luar,” tegasnya.
Terkait rencana 12 festival besar, DPRD mendorong penggunaan talent lokal. “Festival harus mengutamakan UMKM dan seniman daerah. Penggunaan artis nasional perlu dibatasi agar tidak menghabiskan anggaran terlalu besar,” jelasnya.
“Kami juga meminta ada sinkronisasi program dengan kondisi SDM Dispar yang terbatas. Harus jelas siapa yang akan mengeksekusi program-program ini mengingat keterbatasan personil,” tambahnya.
dr Novel Tyty Paembonan merekomendasikan pembentukan tim khusus lintas OPD untuk mendukung pelaksanaan program. “Bisa melibatkan Dinas Pendidikan untuk pelatihan bahasa asing, Dinas UMKM untuk pembinaan pelaku usaha wisata, dan Dinas Perhubungan untuk akses ke destinasi,” ujarnya.
“Yang terpenting, program prioritas ini harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. DPRD akan mengawal agar anggaran Rp15 miliar ini benar-benar memberikan multiplier effect bagi warga Kutai Timur,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
