KUTAI TIMUR – Komisi D DPRD Kutai Timur mengapresiasi langkah Dinas Pariwisata yang gencar melakukan promosi wisata hingga tingkat nasional, namun mengingatkan pentingnya menyeimbangkan promosi dengan kesiapan destinasi dan infrastruktur pendukung.
“Promosi yang agresif harus diimbangi dengan kesiapan destinasi wisata. Kami mendukung upaya roadshow ke 12 event pariwisata nasional di tahun 2024, tapi Pemkab juga harus memastikan destinasi wisata yang dipromosikan sudah siap menerima lonjakan wisatawan,” ungkap anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan Apuy.
Dewan asal Rantau Panjang ini meminta Dinas Pariwisata untuk menyusun standar kesiapan destinasi wisata sebelum dipromosikan secara nasional. “Jangan sampai wisatawan kecewa karena gap antara promosi dan realitas di lapangan. Kita butuh standar minimal fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, dan ketersediaan kuliner yang layak,” tegasnya.
Terkait pemanfaatan platform digital dan media sosial, DPRD mendorong pembentukan tim khusus pengelola media sosial di Dinas Pariwisata. “Anggaran untuk digital marketing perlu ditingkatkan. Kami siap mendukung dari sisi legislasi dan penganggaran, termasuk pembentukan tim content creator lokal,” jelasnya.
“Kehadiran influencer travel perlu diatur dalam guidelines yang jelas. Konten yang mereka hasilkan harus mengedukasi tentang kelestarian alam dan budaya lokal, bukan sekadar eksploitasi spot foto,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti perlunya pelatihan bahasa asing dan hospitality bagi pengelola wisata lokal. “Dengan meningkatnya wisatawan dari luar daerah, kemampuan berbahasa dan standar pelayanan harus ditingkatkan. Kami akan mengawal program peningkatan kapasitas SDM pariwisata,” ujarnya.
“Target menjadi destinasi unggulan di Indonesia Timur harus didukung infrastruktur memadai. Kami mendorong Pemkab untuk mempercepat pembangunan akses dan fasilitas di lokasi-lokasi yang sudah dipromosikan secara nasional,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
