KUTAI TIMUR – Kabupaten Kutai Timur saat ini diguyur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar. Namun masih banyak persoalan terutama terkait pemerataan infrastruktur dasar hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, menyebut salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten saat ini terkait pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan. Menurutnya fasilitas pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang tinggal di wilayah kecamatan.
“Terutama bangunan sekolah yang masih banyak kita temui kontruksinya berbahan kayu. Ini yang harus bisa diselesaikan oleh mereka,” ujarnya.
Namun di sisi lain, dia juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Di mana, dua tahun belakangan ini pembangunan infrastruktur pendidikan lebih gencar dilaksanakan Pemerintah Kabupaten. Mulai dari Ruang Kelas Baru (RKB), ruang penunjang layanan pendidikan seperti ruang UKS hingga perpustakaan. Termasuk, memberikan berbagai pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan di setiap jenjang sekolah yang ada.
“Kalau secara angka berapa besaran anggaran yang masuk untuk pendidikan, saya tidak tahu persis. Tapi kalau lihat di lapangan sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Karena sebagian dana aspirasi kita juga masuk ke sana,” imbuhnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus memberikan perhatian secara maksimal terhadap dunia pendidikan. Hal itu juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, yang menempatkan sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan wakilnya, Kasmidi Bulang. (Adv-DPRD/Tj)
