KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur sedang mendapat sorotan oleh berbagai pihak terkait banyaknya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) yang berdampak terhadap penyerapan anggaran yang tidak bisa dioptimalkan untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah.
Salah satu penyumbang terbesar Silpa tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun tersebut terkait program perjalanan dinas yang dialokasikan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa terserap secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yan Ipuy, menilai Pemerintah Daerah hendaknya sebelum melaksanakan program dan kegiatan, sejak awal sudah mampu menghitung dan merencanakan secara matang, termasuk mengantisipasi dampak apabila program tersebut tidak berjalan dengan baik.
“Maksud saya, rencakan sesuai dengan kemampuan. Istilahnya, niat hati memeluk gunung tapi tangan tak sampai, jangan serakah,” ucap Yan.
Menurut pengamatan politisi dari Partai Gerindra ini, pembagian anggaran khususnya untuk perjalanan dinas tidak sepenuhnya merata, karena masih ada beberapa OPD yang mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan anggaran untuk biaya perjalanan dinas.
“Dalam sistem pemerintahan ada tahapan perencanaan. Jangan rencananya bagus, tapi dalam praktiknya tidak dilaksanakan, ini dampaknya mubazir. Perlu diingat, Silpa ini merugikan masyarakat, karena mereka harus menunda lagi untuk bisa menikmati hasil pembangunan,” ungkap Yan. (Adv-DPRD/Tj)
