KUTAI TIMUR – Sejak dilantik pada Agustus tahun 2019 lalu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, menyebut beberapa program yang diperjuangkannya sudah mulai banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan.
“Sejak awal dipercaya oleh masyarakat dari Daerah Pemilihan 4 Kutai Timur, saya memiliki tekad untuk terus memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Terutama kesehatan dan pendidikan, tanpa mengesampingkan bidang yang lain,” ujarnya.
Secara umum, dia menyebut untuk sektor kesehatan, melalui berbagai upaya telah diperjuangkannya termasuk melakukan pendampingan kepada warga. Kini sebagian besar masyarakat sudah banyak yang bisa mendapatkan layanan jaminan kesehatan BPJS dari pemerintah.
“Karena selama ini daerah ‘kan sudah mengalokasikan anggaran untuk iuran BPJS kepada masyarakat kita melalui Dinas Kesehatan, dan selalu terjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa), dan saya melihat ini harus dioptimalkan dan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, apabila berkesempatan turun ke masyarakat, dirinya terus mengingatkan dan meminta peran aktif aparat desa untuk menyosialisasikan kepada warganya, agar bisa memanfaatkan program dari pemerintah daerah berupa jaminan kesehatan secara gratis tersebut.
“Jadi bila ada warga yang belum terdata terutama yang bukan penerima upah, untuk segera daftar, karena anggaranya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ucap Faizal.
Sedangkan untuk sektor pendidikan, Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) ini terus mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebagai leading sektor pendidikan di Kutai Timur, untuk terus meningkatkan layanan pendidikan, salah satunya dengan pemenuhan sarana dan prasaran serta daya dukung pendidikan lainya di seluruh satuan pendidikan yang ada.
“Makanya anggaran pendidikan yang menjadi komitmen pemerintah sebesar 20 persen itu salah satunya untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, terutama di Dapil saya. Kalau memang sudah tidak layak ganti saja sama bangunan beton, jangan ada lagi renovasi, karena anggaran kita ada,” ucapnya.
Mengingat, secara geografi luas wilayah Kabupaten ini yang cukup besar, dirinya menyadari, setiap proses pembangunan memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Termasuk dalam proses penganggaran yang perlu dilakukan secara cermat.
“Kalau nanti infrastruktur baik, akan berdampak terhadap akreditasi dan rapor penilain sekolah itu sendiri,” ucapnya. (Adv-DPRD/Tj)
