KUTAI TIMUR – Hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Timur membahas berbagai isu krusial mulai dari penemuan buaya di pemukiman warga, kebakaran, pencabulan hingga balap liar berlangsung di Lanal Sangatta, pada Senin (3 Mei 2024) lalu kini mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Joni, mengatakan pihaknya mengapresiasi hasil rapat Forkopimda membahas berbagai isu krusial tersebut. Dia berharap agar hasil rapat tersebut segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan aksi nyata.
“Kami dari DPRD Kutai Timur menyambut baik langkah proaktif bupati dan seluruh anggota Forkopimda dalam menyikapi berbagai permasalahan di Kutai Timur,” ujar Joni kepada wartawan belum lama ini.
Joni menekankan pentingnya tindak lanjut hasil rapat tersebut. Karena itu, pihaknya berharap pembahasan mengenai penemuan buaya di pemukiman warga, kebakaran, serta berbagai isu sosial lainnya seperti pencabulan dan balap liar dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
Menanggapi isu penemuan buaya di pemukiman warga, Anggota DPRD Kutai Timur, Yuli Sappang, menyatakan pihaknya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait untuk melakukan penanganan serius terhadap masalah ini demi keselamatan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menyoroti pentingnya penanganan isu pencabulan yang mulai meningkat.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencabulan. DPRD siap mendukung program-program pencegahan dan penanganan kasus pencabulan,” jelasnya.
Menurut Novel, DPRD juga menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal dan mengawasi tindak lanjut dari hasil rapat Forkopimda ini. Mereka berkomitmen untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait guna memastikan penanganan yang efektif terhadap isu-isu yang telah dibahas.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh anggota Forkopimda untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” katanya. (Adv-DPRD/Q)
