KUTAI TIMUR – Permasalahan terkait aktivitas pekerjaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah penumpukan material di pinggir jalan serta penggunaan alat berat yang merusak jalan umum.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Joni, mengakui masalah tersebut memang sering terjadi dan dapat membahayakan pengguna jalan. “Itu masalah klasik yang sering terjadi. Material proyek yang ditumpuk di pinggir jalan tentu saja mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan. Selain itu, alat-alat berat yang digunakan juga berpotensi membuat jalan berlubang atau rusak,” ungkapnya.
Meski demikian, Joni menyatakan bahwa DPRD tidak akan bertindak sembarangan dalam menangani permasalahan ini. Menurutnya, pihak terkait seperti kontraktor dan dinas teknis seharusnya sudah memahami dampak dari tindakan mereka dan berusaha untuk tidak merugikan masyarakat.
“Sebenarnya, mereka sudah dewasa dan seharusnya paham sendiri jika tindakan mereka merugikan warga. Jadi, kami tidak perlu menegur berkali-kali. Kami berharap dinas terkait dapat mengingatkan kontraktor untuk lebih disiplin dan tidak mengganggu masyarakat,” tegas Joni.
Namun, jika ada pengaduan tertulis dari masyarakat terkait masalah ini, DPRD bersedia untuk turun tangan dan melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Joni mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengadu melalui media, tetapi juga menyertakan bukti tertulis agar dapat ditindaklanjuti secara sah.
“Kalau ada pengaduan tertulis dari warga, kami pasti akan turun ke lapangan untuk memantau kondisi sebenarnya. Kami tidak bisa hanya berdasarkan pemberitaan media saja karena tidak ada dasar hukumnya,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga terus memantau kesiapan perusahaan dalam menyediakan tempat produksi bahan baku beton atau batching plant untuk proyek-proyek yang sedang berjalan. Joni mengakui belum mendapat informasi terbaru terkait hal tersebut dari hasil sidak terakhir.
“Kami belum mendapat informasi terkini tentang kesiapan perusahaan dalam menyediakan batching plant. Ini penting agar proyek tidak terhambat karena kekurangan material,” ucapnya.
Karena itu, DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengawasi masalah-masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat akibat aktivitas proyek. Dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas, diharapkan kontraktor dan dinas terkait dapat lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaannya.(Adv-DPRD/Q)
