KUTAI TIMUR – Bidang ketertiban umum yang berada di bawah naungan Komisi A berhubungan dua dinas, Yakni Pemadam Kebakaran (Damkar) dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kedua instansi tersebut secara umum melekat terkait ketertiban dan juga perlindungan masyarakat.
Sejauh ini, Komisi A menilai bahwa kinerja 2 mitra kerjanya tersebut sudah optimal, terutama jika dipandang sesuai bidang yang digeluti. Namun kendala yang timbul juga ada, mengingat kemungkinan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung yang dieemban. Misal dari segi sarana dan pembiayaan, serta SDM.
Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang lazim ditemui dalam kegiatan yang melibatkan dinas atau OPD pemerintahan. Oleh karena itu, Komisi A menyarankan agar evaluasi terus dilaksanakan oleh dinas yang membidangi, sehingga peningkatan kinerja juga dapat dilakukan dengan optimal.
“Kuncinya ada di komunikasi. Di Komisi A, dinas atau OPD yang menjadi mitra kerja, sering kami ajak diskusi dan komunikasi dengan harapan kendala yang mereka hadapi dapat diketahui dan dapat diberikan solusi untuk penanaganannya kedepan. DPRD Kutim selalu terbuka dan siap mendukung program yang dicanangkan oleh dinas,” ujar H. Hasbullah Yusuf saat dikonfirmasi terkait kegiatan bidang ketertiban umum yang dinaungi oleh Komisi A.
Politisi senior ini juga menyampaikan bahwa dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Komisi A terkait bidang ketertiban masyarakat, Satpol PP terlihat semakin aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penertiban. Hal tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan Satpol PP. Diantaranya dalam penertiban masyarakat yang berjualan di areal hijau dan diatas drainase yang terus digalakkan oleh Satpol PP.
Begitu juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang terus intens dan sigap dalam penanganan yang beberapa waktu lalu marak terjadi. Tak hanya itu, apresiasi juga diberikannya terhadap personel Damkar yang selalu standby saat masyarakat meminta bantuan terkait adanya satwa liar dan sejenisnya yang butuh evakuasi langsung.
“Peningkatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, saya kira masih hal prioritas yang harus dilaksanakan untuk 3 mitra kerja Komisi A ini, karena mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan, perlindungan dan penertiban,” katanya. (Adv/DPRD/Q).
