SAMARINDA – Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (TK-DBON) Kalimantan Timur (Kaltim) lagi ‘panen’ sorotan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam penggunaan dana hibah dari APBD Provinsi Kalimantan Timur lebih kurang sebesar Rp31 miliar, padahal tahun anggaran sebelum hanya dapat Rp5 miliar.
Anggota Legeslatif Provinsi Kaltim yang turut menyoroti Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, Komisi I DPRD Kaltim, Marthinus, dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati.
Wakil ketua DPRD Kaltim, H. Seno Aji, menyampaikan bahwa TK DBON sedang dalam pemeriksaan BPK dan Itwilprov “TK DBON Kaltim dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim dan Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim,” kata Seno Aji pada wartawan di DPRD Kaltim, Senin (16 Oktober 2023).
Menurut Seno, TK DBON mengurus 14 cabor, khususnya mengurus atlet junior. Setelah ditemukan atlet junior, termasuk di SKOI, setelah menjadi senior diserahkan DBON ke KONI Kaltim. “Sekarang ini yang jadi masalah mekanisme penggunaan dana yang mereka kelola,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, menyoroti terkait besaran honor Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim yang mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Seharusnya ini perlu dikaji ulang. Saya minta BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Kaltim benar-benar mengaudit kewajarannya, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait besaran anggaran tersebut, bahkan sudah banyak muncul di media massa,” ungkap Marthinus, Senin (16 Oktober 2023).
Untuk memperjelas penggunaan anggaran tersebut, Marthinus mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk segera memanggil semua pengurus DBON, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Karena informasi yang mencuat di media, anggaran tersebut terlalu besar. Apakah tidak menjadi polemik di kemudian hari?. Jadi sebenarnya kita menghindari itu, lebih baik diaudit memang dari sekarang. Apakah penggunaan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai aturan atau tidak?,” ujar Politikus PDI-Perjuangan ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mengatakan bahwa, terkait besaran anggaran tersebut tentunya perlu dilihat juga dari seberapa besar prestasi olahraga di Kaltim selama ini.
“Nanti kita lihat dulu apakah penggunaan anggaran yang dialokasikan selama ini sudah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim atau tidak. Kalau sudah sesuai, tentu tidak ada persoalan,” ujar Puji.
Menurut Puji, yang perlu dipertanyakan, jika alokasi anggaran sebesar itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan prestasi, sehingga hal yang wajar saja jika masyarakat mempertanyakan itu. (Adv/DPRDKaltim)
