KUTAI TIMUR – Persoalan jumlah siswa baru SMA/SMK di Kabupaten Kutai Timur yang overload atau tak tertampung di sekolah negeri menjadi perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.
Pasalnya, masalah ini sudah terjadi berkali-kali atau bahkan setiap tahun terjadi. Hal ini menunjukan bahwa Dinas terkait tidak melakukan evaluasi dan tidak memperbaiki kesalahan di tahun sebelumnya.
Terkait dengan hal ini, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante, meminta Pemprov untuk melakukan evaluasi dan analisis terkait dengan masalah ini. Jika hal ini tidak ditangani secara serius, maka akan mencederai hati siswa dan para orang tuanya.
“Harus ditangani secara serius. Mereka ini ingin sekolah menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi Pemprov, saya minta untuk melakukan evaluasi dan analisa soal masalah ini,” pinta David.
Menurut dia, Pemprov Kaltim harus segera melakukan penghitungan secara cermat tentang kebutuhan sekolah baik itu sarana prasarananya dan tenaga pendidiknya. Artinya, jumlah sekolah juga harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat atau calon peserta didik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hal ini wajib dilakukan oleh Pemprov agar masalah serupa tak terjadi kembali di Kabupaten Kutai Timur ataupun daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur.
“Nah, Pemprov tugasnya harus menghitung secara cermat jumlah kebutuhan sekolah mulai dari sarana prasarana hingga tenaga pendidiknya. Artinya, jumlah sekolah itu harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat atau calon peserta didik yang ada di Kabupaten Kutim. Intinya satu, jangan sampai masalah ini terulang lagi,” ucapnya.
Sekedar diketahui, pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kabupaten Kutai Timur jumlah pendaftar ada 5.000 anak. Namun, yang terakomodir hanya 3.500 anak, karena pihak sekolah menolak dengan alasan jumlah rombel sudah terpenuhi dan disarankan untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. (Ty/Adv-DPRD)
