KUTAI TIMUR – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dihimbau dan diajak untuk menjaga kondusifitas di daerahnya masing-masing.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) atau Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Kutai Timur (Kutim), H Arfan. Menjaga kondusifitas wilayah itu sifatnya penting, karena ini menjadi pondasi utama agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan lancar, aman dan tertib.
Masyarakat juga diminta dan diajak untuk menyukseskan gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu, agar nantinya pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai keinginan dan harapan masyarakat.
“Sejak awal, mulai sekarang kami meminta dan mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing. Harapannya, nanti saat Pemilu 2024 semuanya bisa berjalan lancar, aman dan tertib,” ucap Arfan.
Arfan juga mengingatkan, jangan sampai ada perang komentar atau penyebaran hoaks yang bisa mengganggu kampanye maupun Pemilu. Pemilihan umum adalah acara besar yang harus disukseskan, jadi masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga ketenangan selama Pemilu berlangsung.
Ia juga berpesan kepada masyarakat jangan mengadu domba dan (sebaliknya), artinya harus saling menghormati antar pendukung calon pemimpin. Semuanya berteman dan tidak perlu dibedakan, tapi dipersatukan. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga perilaku baik. Jangan sakiti orang lain, jangan bully orang lain. Namun lebih baik salurkan energi yang positif.
“Nah ini yang penting lagi, jangan sampai ada perang komentar di sosmed ataupun yang lain. Acara besar ini harus disukseskan. Masyarakat punya peran yang sangat besar untuk menjadikan Pemilu 2024 bisa berjalan aman, lancar dan sukses. Mari bersama-sama kita menjaga situasi dan kondisi di Kabupaten Kutai Timur tetap aman dan kondusif,” kata dia.
Politisi dari Partai Nasdem ini juga menambahkan, jelang Pemilu 2024 mendatang, persatuan wajib dijaga dan jangan sampai ada pertikaian karena akan sangat merugikan bagi Indonesia. (Ty/Adv-DPRD)
