KUTAI TIMUR – Pelayanan publik yang bagus menjadi bukti bahwa kinerja dari setiap Pemerintah itu berjalan dengan baik dan maksimal. Pelayanan publik yang berkualitas akan membuat masyarakat senang dan nyaman.
Dimana, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tugas dan fungsinya sama, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait dengan hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan bisa lebih berkualitas. Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PPP, Hepnie Armansyah, saat ditemui di kantornya.
“Kami menargetkan semua jenis layanan publik di Kabupaten Kutai Timur bisa lebih berkualitas. Utamanya di sektor pendidikan dan kesehatan,” ucap dia.
Hepnie menuturkan, di sektor pendidikan ia menginginkan semua anak-anak di Kabupaten Kutai Timur bisa mendapatkan akses pendidikan dengan mudah. Artinya, saat proses pendaftaran sekolah bisa dilakukan dengan mudah, tanpa harus membuat repot para peserta didik dan orang tuanya. Intinya, semua anak di Kabupaten Kutai Timur yang masih berusia wajib sekolah, harus menempuh pendidikan hingga tuntas. Selain itu, jangan sampai ada anak yang putus sekolah.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dirinya meminta kepada Pemkab untuk meningkatkan layanan yang ada di masing-masing faskes mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit (RS). Karena wilayah Kabupaten Kutai Timur itu cukup luas, maka kemudahan akses masyarakat untuk berobat itu sifatnya penting. Paling tidak, di setiap desa punya layanan kesehatan dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah.
“Kalau masalah pendidikan itu jangan sampai ada anak putus sekolah. Semua anak-anak yang masih wajib sekolah harus tetap menempuh pendidikan. Sementara itu di sektor kesehatan, Pemkab harus memastikan setiap layanan kesehatan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat,” tutur dia.
Ia menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan itu menjadi bagian dari pengawasannya. Dua sektor ini, OPD nya merupakan mitra kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur.(Ty/Adv-DPRD)
