KUTAI TIMUR– Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, meminta agar pemerintah daerah menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) untuk melakukan pendampingan terkait alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (Multy Years) sebesar Rp1,364 triliun.
“Meraka ini (LKPP pusat) sudah memiliki kecakapan dan kualifikasi yang cukup terkait pengadaan,” ujarnya.
Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh LKPP, politisi dari partai PDI Perjuangan itu berharap, dengan anggaran yang cukup besar, tahapan-tahapan pembangunan sudah bisa dilakukan di awal tahun. Namun pada kenyataanya, pemerintah terkesan santai dan tidak menunjukan keseriusan dalam mengawal proses pelaksanaannya.
“Regulasi yang mengatur untuk pelaksanaan lelang awal kan ada dan boleh. Makanya saat proses pembahasan anggaran, kami selalu menyampaikan dan mengingatkan ke pemerintah, dengan adanya alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur, mohon minta pendampingan oleh LKPP pusat,” bebernya.
Apabila tahapan pembangunan dilaksanakan sejak awal tahun, anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini menyebut, selain mempercepat proses pembangunan, juga bisa menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di seluruh wilayah yang ada, khususnya di bidang infrastruktur.
“Harapan kita, Januari lalu kita sudah bisa running, karena regulasi memungkinkan untuk pelaksanaan terutama yang Multy Years, supaya kita ada Legacy lah kepada masyarakat,” imbuhnya.(Tj/Adv-DPRD)
