KUTAI TIMUR – Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai program pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, saat menjadi narasumber kegiatan Silaturahmi Akbar masyarakat Paguyuban Kutai Timur di ruang Meranti kantor Sekertariat Kabupaten, pada Senin (15/05/2023).
“Bagaimana kita bisa melegitimasi (Pengakuan) atau menyakini bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bisa mensejahterakan rakyat, kalau dari awal kita tidak ingin terlibat dalam merencanakan maupun mengawasi,” ucap Agusriansyah.
DPRD selaku lembaga yang mengawasai seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat, khususnya kelompok paguyuban pun demikian, memiliki tugas mengawasi kinerja seluruh anggota legislative, bahkan menjadi penentu apakah pengambil kebijakan baik legislatif maupun eksekutif layak di pertahankan atau sebaliknya.
“Kalau kita tidak terlibat untuk memberikan efek jera kepada para pengambil kebijakan, maka mereka (Lagislatif maupun eksekutif) akan melakukan kesalahan yang serupa dan kita sepakat, hal itu tidak kita inginkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, pria yang diketahui pernah menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah di Kecamatan Sangkulirang ini juga memberikan apresiasi adanya diskusi yang dihadiri oleh berbagai paguyuban yang ada di Kutim ini, diharapkan menjadi agenda tahunan yang bisa menghasilkan berbagai rumusan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
“Tidak salah disampaikan di media sosial maupun di media massa, tapi dalam proses teknis di pemerintahan, itu belum tentu bisa menjadi sebuah kebijakan,” pungkasnya.(Tj/Adv-DPRD)
