KUTAI TIMUR – Usulan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) tercetus saat Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menggelar reses di Dapil I Kecamatan Sangatta Utara.
Banyaknya usulan ia terima saat melaksanakan reses. Memang, permintaan pembangunan infrastruktur dasar masih mendominasi dalam musyawarah itu. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan, permintaan lain juga telah diajukan.
Termasuk permintaan kepentingan umum seperti tenda dan kursi, serta pembinaan UMKM mau pun peningkatan ekonomi warga dengan cara didirikannya badan usaha RT tersebut.
“Kalau yang lainnya meliputi peningkatan ekonomi melalui BUMRT. Ini juga akan kami upayakan,” tutur politisi PKS itu.
Ia menjelaskan, jika realisasi hasil reses di tahun sebelumnya sudah mencapai 50 persen. Bahkan jika didapati usulan serupa yang belum terakomodir, maka Jimmi menyebut permintaan itu dapat diusulkan kembali.
“Mungkin sekira 50 persen hasil reses tahun lalu sudah dikerjakan. Kemudian yang belum terealisasi bisa diusulkan ulang,” beber dia.
Jimmi mengakui, jika infrastruktur memang tergolong penting. Wajar saja permohonan itu masih sangat banyak. Terutama di pemukiman padat penduduk.
“Pasti memang memerlukan infrastruktur dasar yang memadai, jadi itu wajar saja,” imbuhnya.
Namun, ia meminta warga tak perlu khawatir, mengingat, usulan warga dapat dikerjakan secara bertahap. Pasalnya, reses dapat dilaksanakan berulang kali dalam satu tahun masa kerja.
“Dalam setiap tahun kami bisa tiga kali reses, kalikan saja dengan tiga titik. Maka sekali reses bisa 20-30 usulan. Makanya bisa mencapai ratusan usulan per tahun. Itu harus dikerjakan yang menjadi skala prioritas. Kami berharap pemerintah juga bisa berperan, termasuk juga CSR di Kutim, bukan hanya dari pokir DPRD saja,” harapnya. (Adv-DPRD/YM)
