KUTAI TIMUR – Persoalan tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat RT 1 Desa Marukangan kepada anggota DPRD Kutai Timur, Adriansyah. Warga mengharapkan adanya pengawasan pemerintah terhadap proses jual beli hasil perkebunan karena masih ditemukan dugaan praktik permainan harga oleh sejumlah tengkulak.
Aspirasi tersebut diterima Adriansyah saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Marukangan. Menurut keterangan yang disampaikan masyarakat, praktik permainan harga dinilai merugikan petani karena dapat memengaruhi nilai jual hasil panen yang menjadi salah satu sumber penghasilan mereka.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur dari Partai NasDem itu menilai persoalan tata niaga perkebunan perlu mendapatkan perhatian. Sebab, keberhasilan masyarakat dalam mengelola perkebunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan panen, tetapi juga dipengaruhi kepastian pasar dan sistem perdagangan yang memberikan perlakuan adil kepada petani.
“Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat turun langsung melakukan pengawasan terhadap proses transaksi TBS. Dengan pengawasan tersebut, petani diharapkan memperoleh kepastian harga serta terhindar dari praktik perdagangan yang tidak transparan,” katanya.
Menurut Adriansyah, persoalan ini perlu dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perkebunan dan perdagangan. Pemerintah diharapkan dapat menelusuri keluhan masyarakat sekaligus melihat bagaimana mekanisme jual beli TBS berlangsung di lapangan.
Pengawasan menjadi penting agar petani memiliki informasi yang memadai mengenai harga dan mekanisme transaksi. Transparansi dalam proses jual beli juga diperlukan supaya masyarakat tidak berada dalam posisi yang lemah ketika menjual hasil perkebunannya.
Di sisi lain, persoalan tata niaga tersebut berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur. Dalam pertemuan yang sama, warga juga mengeluhkan akses jalan yang masih bergantung pada jalan perusahaan. Bahkan, mereka menyampaikan adanya pembatasan melintas pada hari Minggu sehingga pengangkutan hasil panen kelapa sawit menjadi terkendala.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan harga jual, tetapi juga kemudahan membawa hasil panen menuju jalur pemasaran. Adriansyah menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterimanya akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga menyebut pemerintah desa dapat membantu proses pengajuan melalui penyusunan proposal sebagai kelengkapan administrasi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, masyarakat perkebunan membutuhkan dukungan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlindungan terhadap aktivitas ekonomi mereka.
“Apabila persoalan harga dan akses pengangkutan dapat ditangani secara bersamaan, petani akan memiliki peluang lebih baik untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil perkebunannya. Karena itu, saya berharap keluhan mengenai dugaan permainan harga TBS tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga tercipta tata niaga yang lebih transparan dan memberikan kepastian bagi petani,” paparnya. (Adv/Q)
![]()

