KUTAI TIMUR – Ketergantungan masyarakat terhadap akses jalan milik perusahaan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian di wilayah RT 1 Desa Marukangan. Kondisi tersebut dinilai membatasi mobilitas warga, terutama petani kelapa sawit yang membutuhkan akses jalan untuk mengangkut hasil panen.
Persoalan itu disampaikan masyarakat kepada anggota Komisi C DPRD Kutai Timur dari Partai NasDem, Adriansyah, saat melaksanakan kegiatan reses di RT 1 Marukangan. Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan bahwa akses transportasi mereka masih sangat bergantung pada jalan yang berada di kawasan perusahaan.
Bahkan, sejumlah warga menyampaikan adanya pembatasan penggunaan jalan tersebut pada hari Minggu. Mereka mengaku tidak diperbolehkan melintasi pos perusahaan untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi terganggu, terutama ketika hasil perkebunan harus segera dibawa untuk dijual.
Adriansyah menilai persoalan akses jalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi yang menjadi sumber penghidupan warga.
Dalam kegiatan reses itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat jalur alternatif yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalan perusahaan. Namun, jalur tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena membutuhkan perbaikan infrastruktur serta pembangunan jembatan.
Menurut Adriansyah, alternatif tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pembangunan atau peningkatan jalur alternatif diharapkan dapat membuka akses yang lebih leluasa bagi masyarakat sehingga mobilitas warga tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan penggunaan jalan perusahaan.
“Bagi saya, persoalan akses masyarakat terhadap jalan, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan sebagai sumber penghidupan mereka, perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai aktivitas ekonomi masyarakat justru terhambat karena keterbatasan akses infrastruktur,” ujarnya.
Ia menegaskan, aspirasi warga akan diteruskan kepada pemerintah daerah agar dapat dikaji sesuai kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, diperlukan pembahasan mengenai kondisi jalur alternatif, kebutuhan pembangunan jembatan, serta kemungkinan penanganan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kegiatan reses tersebut, Adriansyah juga didampingi sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ketua RT setempat. Kehadiran unsur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat diharapkan dapat membantu memperjelas kebutuhan sekaligus mempermudah proses administrasi pengajuan pembangunan.
Ia menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan proposal oleh pemerintah desa sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan prosedur pengajuan.
“Saya berharap persoalan akses jalan di Marukangan tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya membuka ruang ekonomi masyarakat. Dengan akses transportasi yang lebih memadai, petani diharapkan dapat mengangkut hasil panen tanpa menghadapi hambatan mobilitas yang berpotensi merugikan kegiatan usaha mereka,” sebutnya. (Adv/Q)
![]()

