KUTAI TIMUR – Transparansi pengelolaan koperasi plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menyebut masih terdapat pengaduan masyarakat yang mempertanyakan pengelolaan hasil produksi dan pembiayaan koperasi.
Menurutnya, sebagian anggota koperasi belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hasil usaha, pembayaran kepada anggota, maupun posisi kewajiban pembiayaan yang disebut masih berjalan selama bertahun-tahun.
Novel mengatakan, kondisi tersebut perlu dijawab melalui sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan dapat diakses anggota koperasi. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap tata kelola koperasi, khususnya yang berkaitan dengan perkebunan plasma.
“Anggota koperasi harus bisa mengetahui berapa hasil yang diperoleh dan bagaimana pengelolaan keuangannya,” ujarnya.
Ia mengusulkan penggunaan aplikasi atau sistem digital yang dapat menyatukan informasi produksi dan keuangan koperasi. Melalui sistem tersebut, anggota dapat mengakses laporan secara berkala, sedangkan pemerintah dan DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Novel, keterbukaan informasi penting agar anggota tidak hanya menerima informasi secara terbatas dari pengurus. Anggota koperasi perlu mengetahui bagaimana hasil produksi dihitung, biaya yang dikeluarkan, serta pembagian pendapatan yang menjadi hak mereka.
Ia mencontohkan adanya keluhan warga yang mengaku telah menjadi anggota atau terlibat dalam skema plasma selama belasan tahun, tetapi masih mempertanyakan besaran pembayaran yang diterima. Namun, ia tidak merinci koperasi maupun perusahaan yang dimaksud.
Novel menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi informal. Pemerintah perlu mendorong standar pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pencatatan keuangan dan produksi secara transparan.
Ia juga menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi anggota. Transparansi menjadi salah satu unsur penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi tersebut.
Melalui penguatan pengawasan dan sistem informasi digital, Novel berharap anggota koperasi dapat mengetahui perkembangan usaha secara lebih jelas. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi tata kelola koperasi apabila terdapat pengaduan dari masyarakat.(Adv/Q)
![]()

