KUTAI TIMUR – Pembentukan peraturan daerah (Perda) melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari 11 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang menjadi pekerjaan lanjutan, baru satu yang berhasil diselesaikan dan disahkan menjadi Perda.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutim, Hasara, S.H., mengungkapkan bahwa Perda yang telah disahkan tersebut adalah Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sementara sejumlah Raperda lainnya masih dalam proses pembahasan maupun harus ditunda karena berbagai kendala regulasi dan tahapan administrasi.
Menurut Sarah, proses pembentukan Perda tidak hanya bergantung pada pembahasan di internal DPRD. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, termasuk penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia menjelaskan, dari sejumlah Raperda yang menjadi perhatian, terdapat dua rancangan yang saat ini belum dapat dilanjutkan menuju tahap pengesahan, yakni Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Raperda KLA sementara ditunda karena terdapat regulasi baru berupa Peraturan Presiden yang perlu diselaraskan dengan materi rancangan peraturan daerah tersebut. Sedangkan Raperda RTRW menghadapi proses yang lebih panjang karena harus melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk fasilitasi pemerintah provinsi dan proses pembahasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” terangnya.
Sarah mengatakan, khusus Raperda RTRW, prosesnya telah melewati beberapa tahapan dan saat ini masih menunggu jadwal untuk melakukan presentasi atau pembahasan di tingkat kementerian.
Di sisi lain, proses pembentukan sejumlah Raperda juga dipengaruhi keterbatasan anggaran. Sarah menyebutkan, anggaran pada 2025 mengalami pemangkasan dan kondisi tersebut berlanjut pada 2026 sehingga berdampak terhadap penyelesaian sejumlah agenda legislasi.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mempersiapkan agenda pembentukan Perda berikutnya. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan juga telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim, David Rante, untuk mempersiapkan penyusunan program pembentukan Perda tahun anggaran 2027.
Pembahasan tersebut direncanakan melibatkan bagian hukum pemerintah daerah guna menginventarisasi usulan Raperda, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah.
Sarah berharap penyusunan program legislasi berikutnya dapat dilakukan lebih terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, kesiapan materi, serta kemampuan penyelesaian setiap tahapan pembentukan regulasi.
“Dengan perencanaan yang lebih matang, diharapkan berbagai usulan Perda dapat dituntaskan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” katanya. (Adv/Q)
![]()

