KUTAI TIMUR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kutai Timur untuk sementara ditunda. Penundaan dilakukan karena terdapat regulasi baru berupa Peraturan Presiden yang perlu diselaraskan dengan materi rancangan peraturan daerah tersebut.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutim, Hasara, S.H., menjelaskan, penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi menjadi salah satu pertimbangan sebelum pembahasan Raperda KLA kembali dilanjutkan.
Menurutnya, pembentukan Perda harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, materi Raperda yang sedang disusun perlu ditinjau kembali apabila terdapat ketentuan baru yang berpotensi memengaruhi substansi pengaturannya.
Sarah mengatakan, pihaknya memperoleh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu bahwa terdapat Peraturan Presiden terbaru yang harus menjadi acuan dalam penyusunan regulasi Kabupaten Layak Anak.
“Untuk saat ini Raperda KLA kita pending dulu sampai menunggu regulasi yang lebih tinggi nanti keluar. Materinya perlu kita selaraskan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penundaan tersebut bukan berarti usulan Raperda KLA dibatalkan atau dicabut dari agenda pembentukan peraturan daerah. Pembahasan masih memungkinkan untuk dilanjutkan setelah ketentuan yang menjadi dasar penyusunannya dapat dipastikan dan diselaraskan.
Menurut Sarah, kehati-hatian dalam menyusun produk hukum daerah diperlukan agar Perda yang nantinya disahkan tidak bertentangan dengan ketentuan di tingkat nasional. Proses penyusunan regulasi daerah juga membutuhkan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama dengan OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap substansi materi Raperda.
Dengan demikian, penyelarasan regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap ketentuan yang diatur dalam Perda dapat diterapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Raperda Kabupaten Layak Anak sendiri merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam agenda inisiatif DPRD Kutim. Keberadaannya menjadi bagian dari upaya membangun landasan regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Namun, Sarah belum menyebutkan secara pasti kapan pembahasan Raperda tersebut dapat kembali dilanjutkan. Hal itu bergantung pada kepastian regulasi yang menjadi acuan serta kesiapan materi yang akan diselaraskan. Ia berharap proses penyesuaian dapat dilakukan dengan baik sehingga ketika pembahasan kembali dibuka, rancangan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penundaan tersebut tidak menghilangkan substansi kebutuhan regulasi Kabupaten Layak Anak, melainkan menjadi bagian dari upaya memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang tepat,” tegasnya. (Adv/Q)
![]()

