KUTAI TIMUR – Kondisi bantaran sungai dekat kawasan Kabo yang mengalami longsor dikeluhkan warga karena dikhawatirkan semakin meluas dan mengancam permukiman di sekitarnya. Penanganan persoalan tersebut diharapkan segera dilakukan agar kerusakan tidak bertambah dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, mengatakan persoalan longsor itu menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat saat dirinya melaksanakan reses.
Menurutnya, warga khawatir longsoran pada tepian sungai terus melebar, terutama jika tidak segera dilakukan penanganan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi rumah-rumah yang berada tidak jauh dari bantaran sungai.
“Pinggiran sungai itu longsor. Warga takut terkena dampaknya,” ujarnya.
Anjas menjelaskan, penanganan sungai tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, DPRD Kutim tidak dapat secara langsung mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten untuk menangani pekerjaan tersebut.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat akan tetap diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengomunikasikan persoalan tersebut dengan rekan-rekannya dari Partai Golkar yang bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Tetap kami komunikasikan ke teman-teman di provinsi untuk bisa mengakomodasi, karena kewenangannya memang di provinsi,” katanya.
Anjas berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian terhadap kondisi bantaran sungai tersebut sebelum longsoran semakin meluas dan berdampak langsung pada permukiman warga.
Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar persoalan infrastruktur yang berada di luar kewenangan kabupaten tetap dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya karena adanya perbedaan pembagian kewenangan pengelolaan infrastruktur. (Adv/Q)
![]()

