KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital melalui aplikasi atau kanal yang disebut Sapa Dewan. Sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan di lingkungan mereka secara langsung kepada lembaga legislatif, tanpa harus datang ke kantor DPRD.
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, mengatakan salah satu fitur utama layanan tersebut adalah pengaduan berbasis geospasial. Melalui fitur itu, masyarakat dapat mengirimkan laporan dengan menyertakan foto, keterangan, dan titik lokasi kejadian.
Ia mencontohkan warga yang menemukan jalan rusak di wilayahnya dapat memotret kondisi jalan tersebut, kemudian mengunggahnya melalui kanal Sapa Dewan. Sistem akan membantu menunjukkan lokasi pengaduan sehingga persoalan yang dilaporkan dapat diketahui secara lebih spesifik.
“Misalnya ada jalan rusak. Masyarakat bisa memotret, mengunggah, dan memberikan keterangan. Lokasinya akan diketahui melalui geospasial,” ujarnya.
Menurut Jainuddin, selama ini masyarakat terkadang menghadapi kendala ketika ingin menyampaikan pengaduan secara langsung. Warga harus mengetahui ke mana laporan disampaikan, mengeluarkan biaya perjalanan, serta mempertimbangkan apakah laporan mereka akan diterima dan ditindaklanjuti.
Melalui Sapa Dewan, kendala tersebut diharapkan dapat dikurangi. Masyarakat dapat mengirimkan laporan dari tempat tinggal masing-masing, sementara DPRD memperoleh informasi awal mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Jainuddin menjelaskan, pengaduan yang masuk nantinya akan diteruskan kepada anggota dewan dan komisi yang membidangi persoalan tersebut. Selanjutnya, DPRD dapat mengatur tindak lanjut, termasuk menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP apabila diperlukan.
Ia menegaskan, tugas DPRD dalam mekanisme tersebut adalah menerima, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sementara pelaksanaan atau penyelesaian teknis suatu persoalan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
Karena itu, aplikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menjanjikan seluruh pengaduan langsung selesai. Sistem ini lebih diarahkan untuk memastikan laporan masyarakat tercatat, diketahui pihak yang berwenang di DPRD, dan memiliki jalur tindak lanjut yang lebih jelas.
Saat wawancara berlangsung, Sapa Dewan masih dalam tahap persiapan. Sekretariat DPRD juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika agar pengelolaan website terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.
“Sosialisasi nantinya direncanakan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan rukun tetangga. Salah satu cara yang disiapkan adalah penyediaan kode QR agar warga lebih mudah mengakses layanan,” tegasnya. (Adv/Q)
