KUTAI TIMUR – Persoalan status kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) masih menjadi kendala bagi masyarakat yang bermukim dan menjalankan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pembangunan fasilitas umum, termasuk rumah ibadah dan jembatan yang dibutuhkan warga.
Anggota Komisi C DPRD Kutim dari Partai Gerindra, Dr. Novel Tyty Paembonan, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat ketika dirinya melaksanakan reses di Desa Teluk Pandan. Warga berharap pemerintah dan DPRD dapat membantu memperjuangkan kejelasan status permukiman maupun lahan yang selama ini mereka tempati dan kelola.
Menurut Novel, persoalan kawasan tidak hanya menyangkut keberadaan rumah warga. Lahan perkebunan dan pertanian masyarakat juga terdampak ketidakjelasan status, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan rencana rehabilitasi musala yang tidak dapat dilanjutkan karena lokasinya berada di kawasan TNK. Persoalan serupa juga terjadi pada kebutuhan pembangunan jembatan yang diperlukan masyarakat untuk menunjang aktivitas, termasuk mengangkut hasil pertanian.
“Rumah ibadah, musala, mau direhabilitasi, ternyata berada di kawasan TNK. Akhirnya tidak jadi. Ada juga jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, tetapi karena masih berstatus kawasan, jembatan itu tidak bisa dibangun,” ungkapnya.
Novel menilai kondisi tersebut perlu dicarikan jalan keluar melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta kementerian terkait. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat kabupaten karena kewenangan pengaturan kawasan juga melibatkan pemerintah pusat.
Ia meminta kepala desa dan para ketua RT bersama masyarakat menyusun konsep perjuangan yang jelas agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan dalam proses revisi tata ruang. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penataan ruang ke depan.
Novel juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di kawasan. Ia menyebut terdapat warga yang mengaku telah lahir dan tinggal di wilayah tersebut jauh sebelum kawasan TNK ditetapkan pada 1995.
Menurutnya, kondisi sosial dan sejarah keberadaan masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi aturan, tetapi juga memperhatikan hak hidup warga.
“DPRD perlu ikut memfasilitasi komunikasi agar persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar masyarakat memperoleh kepastian ruang hidup sekaligus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi,” imbuhnya. (Adv/Q)
