KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan inovasi digital berupa sistem aplikasi pelayanan kedewanan yang dirancang untuk mengubah pola kerja lembaga legislatif. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sejumlah layanan internal dan eksternal, mulai dari penjadwalan agenda anggota dewan hingga pengaduan masyarakat.
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, mengatakan inovasi tersebut dikembangkan untuk menyesuaikan pelayanan kedewanan dengan perkembangan teknologi. Sistem yang disebut Integrated Dashboard Management System atau IDMS itu diharapkan dapat mendorong perubahan budaya kerja dari pola konvensional menuju pelayanan berbasis digital.
Menurutnya, salah satu persoalan yang ingin diatasi adalah penyebaran informasi agenda anggota dewan yang selama ini masih banyak mengandalkan komunikasi melalui grup WhatsApp. Padahal, jadwal kegiatan DPRD disusun melalui Badan Musyawarah (Banmus) untuk periode tertentu. Karena itu, informasi agenda perlu tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses oleh anggota dewan maupun pihak yang berkepentingan.
“Semua agenda dewan nantinya dijadwalkan dan diperbarui melalui sistem. Kalau ada perubahan, informasinya juga disampaikan melalui aplikasi,” ujarnya.
Melalui sistem tersebut, anggota dewan diharapkan dapat mengetahui agenda kegiatan dalam satu bulan tanpa harus berulang kali menanyakan jadwal melalui grup komunikasi. Selain penjadwalan, sistem digital tersebut juga dirancang memiliki layanan pengaduan masyarakat berbasis geospasial. Fitur ini memungkinkan warga menyampaikan persoalan dengan mengunggah foto, keterangan, dan lokasi kejadian.
Jainuddin mencontohkan, warga yang menemukan jalan rusak dapat mengirimkan laporan melalui aplikasi. Lokasi pengaduan akan teridentifikasi melalui sistem geospasial sehingga DPRD dapat mengetahui titik persoalan yang dilaporkan. Ia berharap sistem tersebut dapat memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Warga tidak harus selalu datang langsung ke gedung DPRD untuk menyampaikan persoalan.
Sekretariat DPRD juga menyiapkan pengelolaan sistem yang melibatkan operator dan unit terkait. Dari sisi kelembagaan, penguatan tata kelola penggunaan aplikasi akan dimasukkan dalam ketentuan internal DPRD. Jainuddin menyebut inovasi tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan diluncurkan setelah seluruh kebutuhan teknis serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait diselesaikan.
“Melalui digitalisasi, Sekretariat DPRD berharap pelayanan menjadi lebih cepat, tertata, dan transparan. Sistem ini juga diharapkan membantu masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi mereka diterima dan diproses oleh lembaga legislative,” jelasnya. (Adv/Q)
