KUTAI TIMUR – Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah di daerah pemilihan (Dapil) II Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari jalan lingkungan, gang, drainase, air bersih, hingga jaringan telekomunikasi, dinilai belum terpenuhi secara maksimal.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Dr. Novel Tyty Paembonan, mengatakan wilayah Dapil II yang mencakup empat kecamatan, 30 desa, dan satu kelurahan masih membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal itu berdasarkan pengamatannya terhadap kondisi wilayah serta aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses.
Menurut Novel, pembangunan jalan, gang, dan drainase masih perlu dilanjutkan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik. Infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap mobilitas warga, akses pelayanan, serta kegiatan ekonomi sehari-hari.
Selain infrastruktur jalan, air bersih menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius. Novel menilai ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan.
“Kalau saya melihat, memang masih diperlukan masyarakat itu infrastruktur. Maksudnya jalan-jalan, gang, drainase yang sampai hari ini belum maksimal. Kemudian juga air bersih, kebutuhan yang vital,” ujarnya.
Ia juga menyebut kebutuhan listrik masih perlu diselesaikan di sejumlah titik. Meski secara umum kondisi kelistrikan di wilayah Dapil II dinilainya sudah cukup baik, masih terdapat wilayah yang menghadapi kendala pemasangan jaringan.
Salah satu lokasi yang disinggung adalah daerah Sungai Tabuan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemasangan tiang listrik di wilayah tersebut terkendala status kawasan TNK. Persoalan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat bersinggungan dengan persoalan tata ruang dan status kawasan.
Sementara itu, sarana pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut dinilai sudah cukup memadai. Namun, Novel tetap menilai perlu ada perhatian terhadap sejumlah kebutuhan lain, terutama jaringan telekomunikasi yang masih memiliki titik-titik dengan kualitas sinyal terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga penyelesaian persoalan yang menghambat masyarakat memperoleh layanan dasar.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan tersebut secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Karena, pemenuhan jalan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat di wilayah Dapil II,” paparnya. (Adv/Q)
