Oleh: Ekky Yudistira
ADA satu jenis kebohongan yang paling sulit dimaafkan, yakni kebohongan yang diucapkan dengan mikrofon, di atas panggung, disaksikan rakyat yang bertepuk tangan karena tak tahu bahwa mereka sedang ditertawakan. Kebohongan itu bernama program pro rakyat. Ia lahir dari rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon yang manis di lidah, lalu dijahitkan pada baliho-baliho besar bergambar wajah tersenyum, wajah yang tidak pernah benar-benar menoleh ke arah rakyat yang mereka klaim wakili.
Aku menulis ini bukan dengan amarah yang meledak, melainkan dengan muak yang telah lama mengendap, seperti lumpur di dasar sungai yang airnya tampak jernih dari permukaan. Sebab kemunafikan pejabat hari ini tidak lagi datang dengan wajah bengis. Ia datang dengan senyum yang dilatih, dengan bahasa yang dipoles konsultan komunikasi, dengan angka-angka yang disusun sedemikian rupa agar terlihat gemilang di atas kertas.
Padahal di lapangan, rakyat masih antre BBM bersubsidi yang menghilang entah ke mana, masih menunggu hasil panen yang harganya dipermainkan tengkulak berdasi, masih menandatangani surat keberatan administratif yang dijawab dengan birokrasi berlapis-lapis seolah keadilan adalah barang langka yang harus diperjuangkan dengan sabar tak berkesudahan.
Mereka menyebutnya pembangunan. Tapi pembangunan macam apa yang menguntungkan investor sepuluh langkah di depan, sementara warga pemilik tanah masih berjibaku membuktikan bahwa tanda tangannya dipalsukan? Mereka menyebutnya kesejahteraan buruh. Tapi kesejahteraan macam apa yang diwakili oleh skema kerja borongan yang memangkas hak, disahkan diam-diam tanpa suara pekerja yang sesungguhnya menjadi subjeknya?
Mereka menyebutnya transparansi anggaran. Tapi transparansi macam apa yang datanya kontradiktif setiap kali dibuka, yang RUP-nya penuh pos-pos belanja yang tak menyentuh kebutuhan mendasar, sementara rakyat kecil harus puas dengan sisa-sisa yang jatuh dari meja perjamuan kekuasaan?
Aku pernah percaya bahwa kata-kata pejabat adalah janji. Kini aku tahu, bagi sebagian dari mereka, kata-kata hanyalah kostum panggung, dipakai saat sorot kamera menyala, dilepas begitu lampu padam. Rakyat, di kursi penonton, bertepuk tangan untuk pertunjukan yang sebenarnya sedang merampok mereka pelan-pelan: melalui proyek yang lebih mementingkan komisi ketimbang kualitas, melalui program CSR yang lebih banyak menjadi bahan rilis pers ketimbang mengubah nasib, melalui hutan mangrove yang ditebang atas nama investasi sementara pidato-pidato tentang lingkungan berkelanjutan terus disampaikan dengan lantang di forum-forum resmi.
Yang paling menyakitkan bukan korupsinya. Korupsi, sejahat apa pun, setidaknya jujur pada wataknya sendiri. Ia tahu dirinya jahat dan bersembunyi. Yang jauh lebih menyakitkan adalah kepura-puraan: pejabat yang mencuri sambil berkhotbah tentang integritas, yang membiarkan rakyatnya lapar sambil meresmikan program ketahanan pangan, yang menandatangani surat keputusan yang mencederai nasib seorang abdi negara sementara di pidato lain ia berbicara tentang reformasi birokrasi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemunafikan semacam ini tidak hanya merampas hak, ia juga merampas kepercayaan. Sekali dirampas, jauh lebih sulit dikembalikan daripada uang negara yang digelapkan.
Maka biarlah tulisan ini menjadi semacam surat terbuka yang tak dialamatkan pada satu nama, tapi pada sebuah pola: pola pejabat yang gemar berdiri di depan spanduk bertuliskan “Untuk Rakyat” sementara kebijakannya berjalan membelakangi rakyat itu sendiri. Sejarah mencatat, panggung sandiwara politik selalu punya batas usia. Rakyat, meski sering digambarkan lugu dan mudah dipuaskan simbol, pada akhirnya adalah penonton yang paling jeli menghitung jarak antara ucapan dan perbuatan.
Dan ketika jarak itu menganga terlalu lebar, tepuk tangan akan berhenti. Yang tersisa hanya sunyi, sunyi yang jauh lebih menakutkan bagi kekuasaan ketimbang teriakan demonstrasi mana pun, sebab sunyi berarti rakyat telah berhenti percaya, dan kekuasaan tanpa kepercayaan hanyalah singgasana kosong yang menunggu waktu untuk runtuh.
