KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Novel Tyty Paembonan, menilai penyaluran manfaat kemerdekaan kepada masyarakat lapisan bawah di Kutai Timur belum berjalan maksimal, terutama dalam hal bantuan sosial dan subsidi. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara khusus di sela peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin (17/8/2026).
Novel mengatakan hingga kini masih ditemukan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial maupun subsidi, namun belum mendapatkannya. Di sisi lain, ia mengakui penyaluran bantuan kepada kelompok yang memang berhak juga telah berjalan.
“Kalau sampai hari ini saya kira belum maksimal. Masih banyak hal yang harus kita benahi, seperti bagaimana bantuan-bantuan sosial, bantuan subsidi kepada masyarakat yang memang harusnya layak menerima itu, masih ada yang belum menerima,” ujar Novel.
Ia menegaskan seluruh masyarakat yang memiliki hak atas perhatian pemerintah harus menjadi prioritas ke depan. “Sudah baik, tapi harus maksimal ke depan. Semua rakyat yang memang punya hak untuk mendapatkan kepedulian dari pemerintah harus menjadi perhatian,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Timur, Novel menyampaikan sejumlah sektor pembangunan yang menurutnya wajib menjadi prioritas perjuangan di DPRD, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian. Ia mengingatkan Kutai Timur yang telah berdiri sejak 1999 harus terus memaksimalkan potensi daerah yang ada.
“Kita betul-betul wajib memaksimalkan potensi daerah yang ada, tidak boleh tidur. Manfaatkan semua kesempatan yang ada, komunikasi yang baik ke pemerintah provinsi dan pusat, supaya benar-benar pembangunan ini berjalan sinergi dan maksimal untuk kebaikan rakyat,” ujarnya.
Novel merinci, infrastruktur jalan penghubung antardesa, kecamatan, hingga kabupaten, serta fasilitas air bersih, listrik, dan telekomunikasi menjadi sektor yang akan terus didorong pihaknya di DPRD Kutai Timur. Menurutnya, pemenuhan sarana pelayanan umum tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan sekaligus geliat ekonomi masyarakat, di samping sektor pertanian dan peternakan.
“Sektor infrastruktur jalan antardesa, kecamatan sampai ke kabupaten, fasilitas air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sarana-sarana pelayanan umum lainnya itu wajib menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan juga geliat ekonomi, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” kata Novel.
Terkait sejauh mana program-program pemerintah daerah telah menyentuh masyarakat hingga peringatan 17 Agustus tahun ini, Novel menegaskan wakil rakyat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk merencanakan dan melaksanakan program secara baik, dengan tetap mengacu pada kebutuhan yang disuarakan masyarakat langsung.
“Kutai Timur, wakil rakyat, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kita, merencanakan dengan baik, melaksanakan dengan baik apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dengarkan suara masyarakat, mereka yang paham, mereka yang mengerti apa yang mereka perlukan,” pungkasnya. (Q)
