KUTAI TIMUR – DPRD Kutai Timur mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dengan perusahaan tambang, khususnya KPC, guna menghindari tumpang tindih program pembangunan dan memaksimalkan manfaat untuk masyarakat.
Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan tambang dalam pelaksanaan program pembangunan, terutama program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah ring satu operasional perusahaan.
“Jangan lupa kita juga harus sinergi dengan misalnya KPC. Tidak pernah ada pedulinya dengan ring satu? Harus juga dong. Tapi pemerintah juga harus jeli. Jangan mereka jalan sendiri, kita jalan sendiri. Akhirnya yang saya katakan saling tumpang tindih,” tegas Novel, Senin (26/01/2026).
Novel memberikan contoh konkret di Rantau Pulung di mana terjadi potensi tumpang tindih pembangunan jalan yang sudah dibangun KPC namun pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran untuk lokasi yang sama.
“Contoh di Rantau Pulung, jalan sudah dibangun KPC, kita kasih masuk lagi. Siapa berani nanti? Itu dampak hukum,” ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi dalam program bantuan ternak. Ada kelompok yang sudah menerima bantuan sapi dari perusahaan, tetapi kemudian mendapat bantuan lagi dari pemerintah daerah, sementara kelompok lain di tempat berbeda belum mendapat bantuan sama sekali.
“Kelompok sudah dikasih sapi, kok dikasih lagi dari pemerintah. Sementara kelompok sana belum dapat. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah dan perusahaan,” jelasnya.
Novel menekankan perlunya mekanisme koordinasi rutin antara pemerintah daerah dengan perusahaan tambang untuk memetakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan koordinasi yang baik, anggaran dapat dialokasikan lebih efisien dan merata ke seluruh wilayah.
DPRD akan mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk membentuk forum koordinasi khusus antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur untuk memaksimalkan dampak pembangunan bagi masyarakat.
“Pemerintah harus jeli, harus ada koordinasi yang jelas dengan perusahaan tentang program apa saja yang akan mereka kerjakan dan di mana lokasinya. Sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran kita ke tempat-tempat yang belum tersentuh,” ujarnya.(Q)
