BOJONEGORO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerukan gerakan Jihad Data di hadapan ratusan Kepala Desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro (21/1/2026), sebagai langkah menjangkau the invisible people yang selama ini luput dari perlindungan negara.
Gus Ipul, menekankan pentingnya akurasi data sebagai pilar utama perlindungan sosial nasional. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini luput dari intervensi negara, atau yang dijuluki sebagai The Invisible People.
“Ketepatan sasaran adalah kunci perlindungan sosial karena tanpa data yang benar, kebijakan pasti akan meleset.” tegasnya di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Data penerima manfaat program Sekolah Rakyat saat ini menunjukkan realitas yang mendesak, di mana 67% orang tua siswa memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Bahkan, ditemukan fakta ratusan anak terpaksa putus sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga.
Melalui Mekanisme pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) negara memastikan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem dimulai dari data yang akurat, sekaligus menjadi dasar Program Sekolah Rakyat bagi keluarga paling rentan.
Dalam arahannya, Gus Ipul memperkenalkan semangat “Jihad Data” sebagai misi utama kementerian. Istilah ini merujuk pada kerja keras dan kesungguhan negara dalam memastikan keadilan bagi warga yang paling membutuhkan. Melalui jihad data, negara hadir untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin tidak terabaikan akibat kesalahan administratif.
“Dengan jihad data, negara hadir untuk memastikan keadilan bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Gus Ipul.
Semangat ini menjadi landasan bagi pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akurasi data dari tingkat desa.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur utama guna mendukung transparansi. Pertama Jalur Formal, dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) dan proses verifikasi berjenjang dari tingkat bawah. Kedua jalur Partisipasi Masyarakat, melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat diberikan ruang untuk mengusulkan atau menyanggah data secara mandiri demi transparansi publik.
Keakuratan DTSEN menjadi landasan bagi program Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga pada desil 1 dan 2. Program ini tidak menggunakan tes akademik, melainkan murni berbasis keadilan bagi mereka yang paling rentan.
“Saat ini, hampir 16.000 siswa telah terakomodasi di 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah, yang merupakan hasil nyata dari komitmen jihad data,” pungkas Gus Ipul.(rls/mn)
