KUTAI TIMUR – Dinas Perkim Kutai Timur menghadapi tantangan berat di tahun 2026 seiring dengan pemotongan anggaran yang sangat signifikan. Anggaran yang semula mencapai Rp1,5 triliun di tahun 2025, dipangkas menjadi sekitar Rp500 miliar atau tinggal sepertiga di tahun 2026.
Kepala Dinas Perkim Kutim, Ahmad Iip Makrup, mengungkapkan, pemotongan anggaran ini akan berdampak langsung pada penurunan target program. Program-program yang seharusnya mencapai target 100 persen, terpaksa diturunkan menjadi hanya 50-60 persen.
“Memang tahun 2026 agak ada sedikit penurunan anggaran. Target kita misalnya 100 persen turun jadi 60-50 persen. Jadi disesuaikan saja, misalnya target jalan 10 kilometer mungkin tahunnya jadi 5 kilometer,” ujar Iip, Kamis (8/1/2026).
Pemotongan anggaran ini menambah deretan tantangan yang harus dihadapi Perkim Kutim di tahun 2026. Sebelumnya, kendala utama yang dihadapi adalah waktu pengesahan anggaran yang terlalu mepet sehingga menyulitkan pelaksanaan program di lapangan.
Iip berharap di tahun 2026 tidak ada lagi pengesahan anggaran yang molor. Idealnya, anggaran sudah disahkan jauh hari sebelumnya agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal sejak awal tahun. Tahun 2025 lalu, pengesahan anggaran baru terjadi pada November akhir sehingga waktu pelaksanaan sangat terbatas.
Meskipun anggaran dipangkas, Perkim tetap berkomitmen menjalankan tupoksi sesuai IKU, yakni peningkatan jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan penanganan rumah layak huni. Program ini akan dilaksanakan di 18 kecamatan untuk jalan, dan lima kecamatan untuk program rumah.
“Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, Perkim akan lebih selektif dalam menentukan prioritas program dan lokasi sasaran. Koordinasi dengan kecamatan dan desa juga akan diintensifkan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(Q)
