KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur berkomitmen meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Kutai Timur yang menginginkan adanya dashboard untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terintegrasi dengan website resmi.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan data kegiatan dan siap mengunggahnya ke website segera setelah mendapat perintah dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kemarin baru dikumpulkan operator-operatornya. Apalagi tadi penjelasan Pak Bupati kan ke depan itu ada dashboard-nya. Kemarin dikumpulkan seluruh operator OPD untuk mengikuti penjelasan dari Kominfo. Kami sudah menyiapkan data, tinggal kapan itu disuruh upload, input, kami akan siap,” ujar Fata saat diwawancarai, Jum’at (19/12/2025).
Fata menegaskan bahwa Satpol PP akan terbuka untuk segala jenis informasi kegiatan yang dilakukan, termasuk jadwal patroli dan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi. Semua informasi tersebut akan dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi.
“Satpol PP sudah terbuka untuk segala jenis informasi, baik yang bakal dilakukan ataupun jadwal-jadwal nanti. Itu semua sudah open untuk masyarakat semua,” tegasnya.
Namun, Fata menjelaskan bahwa ada pengecualian untuk informasi terkait operasi penindakan. Informasi penindakan tidak akan diumumkan sebelum dilaksanakan untuk menghindari kebocoran yang dapat menggagalkan operasi.
“Cuma kalau untuk penindakan mungkin kami (umumkan) setelahnya, untuk mengurangi kebocoran-kebocoran. Karena kami sudah tiga kali melakukan penindakan itu selalu bocor,” jelasnya.
Fata menambahkan, yang akan diinformasikan ke publik adalah kegiatan patroli rutin Satpol PP, termasuk lokasi dan jadwalnya. Sementara untuk operasi penindakan, informasinya baru akan diunggah setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
“Yang kami informasikan itu patroli. Tapi kalau untuk penindakan mungkin kami setelahnya,” katanya.
Komitmen transparansi ini juga sejalan dengan upaya Satpol PP untuk mengubah citra di mata masyarakat. Selama ini, Satpol PP kerap dipandang sebagai instansi yang tertutup dan hanya melakukan tindakan represif. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat dapat memahami tugas dan fungsi Satpol PP dengan lebih baik.
“Insyaallah semua apa yang kami lakukan akan kami laporkan di situ (website). Kami ingin masyarakat tahu bahwa Satpol PP ini bekerja sesuai prosedur dan transparansi,” ungkapnya.
Fata juga mengungkapkan bahwa selain website, Satpol PP Kutai Timur sudah aktif menggunakan media sosial, khususnya Instagram, untuk menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Akun media sosial ini secara rutin memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP di lapangan.
“Kalau saya lihat kan sudah aktif nih di Instagram, di sosial medianya sudah aktif,” katanya mengomentari perkembangan media sosial Satpol PP.
Dengan adanya integrasi data ke website dan dashboard yang sedang disiapkan oleh Kominfo, masyarakat akan dapat mengakses informasi secara real-time tentang kegiatan Satpol PP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP Kutai Timur.
Fata menekankan bahwa transparansi adalah bagian penting dari reformasi internal yang sedang dilakukan Satpol PP. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap kinerja anggota Satpol PP.
“Dengan keterbukaan ini, masyarakat bisa mengawasi kinerja kami. Kalau ada yang tidak sesuai, mereka bisa memberikan masukan atau kritik. Kami terbuka untuk itu,” jelasnya.
Langkah transparansi ini juga sejalan dengan visi Bupati Kutai Timur yang menginginkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Melalui dashboard yang terintegrasi, masyarakat dapat melihat kinerja seluruh OPD, termasuk Satpol PP, secara terbuka.
Dengan komitmen transparansi dan keterbukaan informasi ini, Satpol PP Kutai Timur berharap dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan menunjukkan bahwa institusi ini bekerja sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat.
“Pak Bupati kan pengin semua OPD ini transparan. Makanya ada dashboard yang terintegrasi. Kami mendukung penuh program ini,” pungkasnya.(Q)
