KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur memastikan perpanjangan kontrak seluruh tenaga outsourcing (OS) di tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah usulan anggaran yang sempat dipangkas akhirnya disetujui oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga outsourcing sangat membantu kinerja Satpol PP yang saat ini hanya memiliki 156 personel tetap, terdiri dari PNS dan P3K. Dengan kompleksitas tugas yang diemban, tenaga tambahan menjadi kebutuhan mendesak.
“Alhamdulillah di 2026 ini kami perpanjangan yang ada kemarin. Anggarannya tercukupi, tidak ada yang saya tidak lanjutkan,” ujar Fata saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (17/12/2025) sore.
Fata menjelaskan bahwa sempat ada kekhawatiran terkait pengurangan tenaga outsourcing karena usulan anggaran dipangkas. Namun, setelah ia menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada Bupati dan Wakil Bupati bersama Tim TAPD, akhirnya anggaran untuk perpanjangan kontrak disetujui.
“Memang sempat dipangkas usulan itu, dan alhamdulillah saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Wakil dengan Tim TAPD akhirnya diperhatikan. Karena saya bilang, saya tidak tega untuk menyampaikan ‘Anda tidak lanjut di tahun depan’. Padahal sebenarnya posisi mereka itu membantu Satpol PP,” jelasnya.
Keberadaan tenaga outsourcing dinilai sangat krusial mengingat tugas Satpol PP yang tidak hanya menegakkan Peraturan Daerah (Perda), tetapi juga melakukan pendampingan terhadap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Satpol PP kerap diminta mendampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
“Tugas kami ini sebenarnya kompleks. Terlepas dari penegakan Perda, kami ini pendampingan. Pendampingan untuk Disperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kadang orang komplain terkait galian ke kami, padahal itu domainnya di Lingkungan Hidup,” ungkapnya.
Fata menambahkan, sering kali masyarakat menganggap Satpol PP sebagai instansi yang bisa menangani segala persoalan, mulai dari sampah hingga bangunan kumuh. Padahal, tugas utama Satpol PP adalah mendampingi OPD terkait dalam melakukan penindakan sesuai aturan.
“Pemahaman orang seperti itu, apa-apa itu Satpol. Makanya kami mulai memberikan edukasi ke masyarakat bahwa Satpol itu bukan segala-galanya. Kalau berkaitan sampah itu Dinas Lingkungan Hidup, nanti Satpol yang mendampingi mereka. Bila ada bangunan kumuh yang tidak terpakai, Satpol yang mendampingi untuk membongkarnya sesuai aturan,” jelasnya.
Meski anggaran untuk perpanjangan kontrak tenaga outsourcing telah terpenuhi, Fata mengakui bahwa Satpol PP masih menghadapi kendala terkait sarana dan prasarana (Sarpras) operasional. Keterbatasan kendaraan operasional menjadi hambatan utama dalam melaksanakan patroli dan operasi di lapangan.
“Kendala kami untuk melakukan operasi itu kami terbatas dengan Sarpras. Sekarang logikanya kami sudah menambah jumlah personel, enggak mungkin mereka patroli pakai motor sendiri. Makanya kendala kami ke depan itu hanya mobil operasional,” katanya.
Fata menjelaskan, dengan bertambahnya personel dari tenaga outsourcing, kebutuhan akan kendaraan operasional juga meningkat. Saat ini, Satpol PP hanya memiliki tiga unit kendaraan untuk patroli, yang dinilai tidak memadai untuk mengcover seluruh wilayah Kutai Timur.
“Saat ini yang untuk patroli ada tiga unit. Satu nanti saya pegangkan untuk Linmas, satu untuk operasional, satu untuk backup PTI (Pengawas Internal). Jadi yang patroli ini pun diawasi juga,” ungkapnya.
Terkait kinerja di tahun 2025, Fata mengaku tidak bisa menilai dirinya sendiri karena penilaian seharusnya datang dari masyarakat. Namun, dari komentar masyarakat, ia menangkap adanya perubahan positif terhadap citra Satpol PP Kutai Timur.
“Kalau menilai diri sendiri saya enggak bisa. Penilaian itu dari masyarakat. Tapi dari komentar masyarakat, Satpol PP ini sudah mengubah mindset mereka. Yang awalnya dulu melihat Satpol PP bisa lari, sekarang mereka bisa senyum,” ujarnya.
Fata menegaskan, dalam hal kinerja, Satpol PP berupaya maksimal menyelesaikan berbagai persoalan, baik perbaikan internal maupun penanganan masalah di lapangan. Meskipun anggaran kabupaten sedang prihatin, Satpol PP akan memaksimalkan sumber daya yang ada.
“Kalau dalam kinerja, kami berupaya maksimal menyelesaikan baik perbaikan internal maupun yang di luar. Memang anggaran kabupaten lagi prihatin, jadi yang ada itu kami maksimalkan, insyaallah maksimal,” pungkasnya. (Q)
